TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi dilempar pertanyaan siswa SMK tentang hukuman pidana mati bagi koruptor di Indonesia.

Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mencuat saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMK Negeri 57 Jakarta.

Hal itu berawal dari salah satu siswa SMK 57 Jakarta yang menyinggung dan bertanya soal korupsi di Indonesia.

Siswa bernama Harley Hermansyah bertanya pada Presiden Jokowi mengenai penetapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia seperti negara lain.

Presiden Jokowi yang dilempar pertanyaan dari Harley terlihat melontarkan senyum atas soal yang cukup kritis tersebut.

Presiden menjawab, sebetulnya para koruptor bisa dijatuhi hukuman mati.

Namun sejauh ini pelaksanaannya belum ada.

Jokowi kembali menjelaskan soal hukuman mati bagi koruptor saat dijumpai wartawan.

Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor dapat dijalankan jika ada aspirasi kuat dari masyarakat dan DPR merivisi Undang Undang.

"Kehendak masyarakat, kalau memang masyarakat berkehendak seperti itu ya dalam rancangan Undang Undang pidana, Tipikor, itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif," ungkap Jokowi dilansir KompasTV, Selasa (10/12/2019).

Diketahui, aturan hukuman mati bagi pidana korupsi sebenarnya sudah ada.

Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.