TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan menanggapi pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait pemerintah yang tak bisa terbitkan Surat keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).

Mahfud MD sebelumnya mengaku perpanjangan SKT FPI belum diberikan karena FPI belum memenuhi syaratnya.

Diketahui dalam AD/ART FPI pasal 6 memuat kata Khilafah, sehingga perpanjangan SKT FPI terganjal AD/ART tersebut.

Haikal Hassan berharap Mahfud MD bisa mengundang anggota FPI untuk membicarakan AD/ART yang dianggap bermasalah tersebut.

"Undang FPI dong Pak Mahfud, mari teman-teman FPI diundang ke Kantor Menko Polhukam," ujar Haikal Hassan di Studio tvOne, Selasa (10/12/2019), dikutip dari YouTube tvOne News.

Haikal Hassan berharap ada dialog antara Mahfud MD dengan FPI untuk membahas isi AD/ART tersebut.

Sehingga, Haikal menyebut jika terjadi dialog di antara kedua pihak, pemerintah tidak menyimpulkan sendiri.

"Tanya kenapa, ada dialog, jangan simpulkan sendiri," jelasnya.

Menurutnya, yang paham dengan AD/ART FPI, adalah FPI sendiri, sehingga ia mengharapkan undangan dari Mahfud MD itu.

"Karena yang bikin AD/ART, FPI, undanglah brother," ungkapnya.

Haikal Hassan juga mempertanyakan keputusan dari pemerintah yang belum terbitkan SKT FPI itu.

"Apa salahnya dengan FPI? jangan selalu melihat dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang hanya tertulis," ujar Haikal Hassan.

Ia berharap pemerintah dan masyarakat melihat perjalanan FPI selama 20 tahun.

Menurutnya, FPI harus dilihat rekam jejak dan karya yang telah diberikan untuk Indonesia.