Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah bakal berkonsultasi dengan profesor asal Amerika Serikat (AS) untuk menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam rangka penyelesaian kasus HAM masa lalu.

"Hari Rabu kalau nggak salah, kami ingin teleconference dengan profesor dari AS yang ahli di bidang KKR. Nantinya itu jadi reference bagi kami," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Moeldoko mengatakan pemerintah saat ini ingin mendapatkan pandangan dari pihak luar terkait proses rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Baca: Tanggapi Wacana Hukuman Mati Koruptor, Mahfud MD: Saya Sejak Dulu Sudah Setuju

Di sisi lain, pemerintah juga mencari formula tepat dalam membentuk KKR kembali.

Termasuk soal skema penyelesaian kasus HAM masa lalu melalui jalur yudisial maupun nonyudisial.

"Kami sedang memikirkan KKR itu. Kami sedang mencari alternatif yang terbaik," katanya.

Baca: Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp 8,3 Miliar demi Bebaskan WNI, Ini Respons Mahfud MD

Terpisah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah juga mendengarkan masukan dari sejumlah kelompok aktivis HAM dalam pembentukan KKR.

"Kami dengarkan semua lah," kata Mahfud MD.