Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Melalui Putusan MK, Diharapkan Pilkada 2020 Bisa Hadirkan Calon Bersih dan Antikorupsi

MK akan memutuskan pengujian UU yang dilakukan ICW dan Perludem atas Pasal UU Pilkada soal pencalonan para mantan napi di Pilkada.

Melalui Putusan MK, Diharapkan Pilkada 2020 Bisa Hadirkan Calon Bersih dan Antikorupsi
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan Indonesia seperti krisis figur akibat adanya wacana penambahan masa jabatan presiden. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yakin Mahkamah Konstitusi akan kabulkan permohonan mereka atas pengujian Pasal UU Pilkada soal pencalonan para mantan napi di Pilkada (vide Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 8 Tahun 2015).

Untuk diketahui Rabu (11/12/2019) besok, MK akan memutuskan pengujian UU yang dilakukan ICW dan Perludem atas Pasal UU Pilkada soal pencalonan para mantan napi di Pilkada.

"Semoga Putusan MK atas Uji Materi Pasal Pencalonan Mantan Napi di Pilkada bisa jadi kado istimewa dalam suasana peringatan hari antikorupsi internasional (9 Desember 2019) dan Hak Asasi Manusia internasional (10 Desember 2019)," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Tribunnews.com, Selasa (10/12/2019).

Baca: KPU Bolehkan Koruptor Maju Pilkada 2020, Mahfud MD: Putusan MK Begitu

Melalui putusan MK itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini berharap, Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah benar-benar bisa menghadirkan calon yang bersih dan antikorupsi.

Sehingga bisa berkonsentrasi membangun daerah secara maksimal dengan perspektif pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami berharap Putusan MK menjadi wujud nyata penghormatan kita pada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerahnya," ucapnya.

Selain itu, Perludem juga berharap ada langkah ekstra yang dilakukan KPU dalam melakukan pengaturan teknis dalam pelaksanaan pilkada sehingga pemilih bisa maksimal mendapatkan informasi atas rekam jejak calon, khususnya berkaitan dengan masalah hukum yang pernah dihadapi calon.

Baca: Perludem: Kemunduran Demokrasi Dimulai Saat Genit Utak Atik Masa Jabatan Presiden

Termasuk pula pengaturan teknis yang kongkrit untuk menghindarkan pemilih dari memilih figur-figur yang bermasalah hukum.

Perludem mengusulkan, pertama, meminta KPU membuat pengaturan yang memungkinkan partai politik melakukan penggatian atas calon yang terkena OTT KPK dengan alasan calon tersebut berhalangan tetap.

Sebab, dengan ditangkap oleh KPK maka si calon tidak bisa melakukan kewajibannya dalam berkampanye sebagai bagian dari kerja pendidikan politik yang harus dilakukan calon.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas