TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta dan Mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan, menolak memberikan komentar penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Nadiem Makarim.

Dilansir Kompas.com, Anies tidak memberikan komentar karena menghormati kebijakan Nadiem Makarim.

"Saya menghormati Menteri Pendidikan dan sebagai mantan Menteri Pendidikan, saya tidak ikut mengomentari," kata Anies di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019).

Menurut Anies, secara etika tidak layak seorang Gubernur mengomentari kebijakan seorang Menteri.

"Saya tidak komentar soal kebijakan Menteri, karena saya ingin mengahargai etikanya ya begitu," ujar Anies.

Pernah Diwacanakan Anies

Wacana penghapusan UN pernah mencuat saat Anies mejabat Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja pada tahun 2015.

Saat itu, Kementerian Pendidikan disebut akan mengubah konsep UN.

Anies menilai UN tidak lagi menjadi instrumen indikator kelulusan.

Namun, UN digunakan sebagai alat pembelajaran.

"Saat UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan, banyak siswa yang distress dan penuh dengan tekanan."

"Hal itu akhirnya memicu terjadinya kecurangan-kecurangan, itulah yang ingin kami evaluasi," ucap Anies pada 23 Januari 2015 silam.

Namun, hingga Anies direshuffle oleh Jokowi di tahun 2016, wacana tersebut belum terealisasi.

Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan UN 2020 tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dari segi mekanisme, UN 2020 tidak mengalami perubahan.

Pendiri Gojek tersebut menyebutkan UN 2020 menjadi UN terakhir dengan sistem yang sudah berlaku.

Pada 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem saat memaparkan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem Makarim menyampaikan hal tersebut di depan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia 

Tanggapan Jusuf Kalla

JK menyebut UN masih relevan dilakukan di Indonesia.

Dilansir Kompas.com, UN dianggap JK menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi menilai jika UN dihapus, pendidikan Indonesia akan kembali pada sebelum tahun 2003.

Saat itu, UN belum diadakan.

Sistem dongkrakan disebut JK digunakan untuk menentukan nilai akhir.

JK menyebut tidak ada standar mutu pendidikan nasional, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

JK berujuar dulu ada sistem Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah.

"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata JK.

Dengan demikian JK menyebut adanya standar ganda.

"Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda," ucapnya.

Perlu Dievaluasi

Lebih lanjut, JK mengungkapkan harus adanya evaluasi terhadap UN di setiap tahunnya.

Ia menilai, yang harus diperbaiki adalah hasil pendidikannya.

"Hasil pendidikannya yang harus dievaluasi," kata JK.

"Sekarang saja seketat itu hasil pendidikan kita masih kalah dari negara lain, apalagi kalau dibebaskan," lanjut JK.

Sementara itu penghapusan UN oleh Nadiem Makarim menuai respon dari berbagai kalangan, termasuk mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).

Nadiem Tanggapi JK

Seperti dilansir Kompas.com, Nadiem menyebut dengan perubahan ini justru lebih membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem mengungkapkan penerapan pembelajaran yang bukan sekedar penghafalan semata harus mulai dilakukan sekolah jika sistem ujian baru sudah diterapkan.

"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," ujar dia.

Tes asesmen kompetensi dan survei karakter menurut Nadiem tidak berdasar pada mata pelajaran.

Namun tes tersebut berdasar pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P/Nuryanti) (Kompas.com/Jimmy Ramadhan Azhari/Perdana Putra/Ihsanuddin)