TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat pendidikan Prof Edy Suandi Hamid menyayangkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) di tahun 2021.

Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini menilai, pendidikan di Indonesia akan berjalan mundur dengan keputusan Nadiem menghapus UN.

"Pendidikan kita akan berjalan mundur, kalau setiap menteri bisa buat kebijakan substantif yang merombak semua yang terdahulu," tegas mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

Baca: Nadiem Sederhanakan RPP untuk Guru Menjadi Hanya Satu Halaman

"Menghapus UN? Variasi atau kesenjangan sekolah-sekolah kita sangat tinggi dan kita perlu punya standar yang diupayakan sama," ujar Edy.

Dia menjelaskan, UN dirancang agar variasi yang ada antarsekolah mendekati sama.

Karena itu, tegas dia, jika UN hilang maka potensi variasi atau kesenjangan antarsekolah akan berlanjut.

"UN itu sebagai standarnya. Tapi, jika UN hilang maka potensi variasi beda besar antarsekolah akan lanjut. Ini tentu tidak diinginkan," jelasnya.

Baca: Alasan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional: Banyak Materi Hafalan, Bikin Stres Murid dan Guru

Untuk itu pula ia mempertanyakan, apakah keputusan penghapusan UN ini sudah melalui kajian yang mendalam dan menyeluruh?

"Apakah sudah ada kajian? Jangan kebijakan sebesar ini hanya ide seorang dan diputus tanpa kajian mendalam," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah juga melakukan kajian mendalam atas pengganti UN.

Kajian itu imbuh dia, harus dipublikasi ke publik. Dengan demikian semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk guru dan orang tua bisa memahami benar tujuan penggantian UN ke standar pendidikan yang baru.

"Sebelum diganti kaji dulu dan penggantinya juga harus dikaji mendalam. Jangan ide sesaat. Bahaya kalau ide yang tanpa kajian mendalam jadi kebijakan nasional," tegasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem akhirnya mengungkapkan program pengganti Ujian Nasional (UN).

Nadiem memastikan program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).