"Jadi sekolah itu sekarang punya sistem penilaiannya sendiri yang lebih holistik, yang bukan pilihan ganda saja."

"Tapi kita mau mengassess kompetensi tidak mengerjakan project, hasil karya, essay, dan lain-lain," imbuhnya.

Nadiem menjelaskan konsep yang saat ini akan diubah hanyalah mengembalikan inti proses pendidikan pada undang-undang yang ada untuk memerdekakan sekolah.

Sekolah diharapkan mampu mendefinisikan kompetensi dasar kurikulum yang ada sesuai dengan murid dan daerah masing-masing. 

"Itu sebenarnya konsepnya adalah mengembalikan esensi pada undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah," tutur Nadiem.

"Untuk menginterpretasi kompetensi-kompetensi dasar kurikulum kita menjadi penilaian mereka sendiri yang lebih cocok untuk daerah dan murid mereka," tandasnya.

2. Mengganti sistem Ujian Nasional (UN) 

Nadiem juga akan mengganti sistem UN menjadi assessment competency dan survey karakter.

Tidak hanya itu, Nadiem juga akan memajukan pelaksanaan sistem penilaian ini yang semula berada di akhir jenjang menjadi di tengah.

Sehingga hasil dari penilaian siswa tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat seleksi siswa.

Nadiem menginginkan bukan siswa yang menjadi tolak ukur, seharusnya sekolah dan sistem pendidikan yang telah dilaksanakan di institusi tersebut.

"UN diganti jadi assessment competency dan survey karakter. UN itu sekarangkan di akhir jenjang, nanti akan ditengahkan jenjangnya, jadi itu tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi siswa," ucap Nadiem.

"Sekarang yang dihukum itu kan siswanya kalau angkanya tidak baik."

"Itu sebenarnya menjadi tolak ukur untuk sekolah dan sistem pendidikannya," imbuhnya.