Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penghapusan Ujian Nasional

Kebijakan Merdeka Belajar Disorot oleh Komisi X DPR: Detailnya Belum Diselesaikan

Kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ditanggapi Komisi X DPR dari fraksi PKS, menurutnya beberapa detail masih belum selesai.

Kebijakan Merdeka Belajar Disorot oleh Komisi X DPR: Detailnya Belum Diselesaikan
Tangkapan Layar KompasTV
Ledia Hanifa Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS 

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal "Merdeka Belajar" disorot oleh Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Kebijakan yang disorot oleh Ledia yakni soal rencana revisi Ujian Nasional (UN).

UN yang direvisi itu kemudian akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimal dan Survei Karakter.

Diungkapkan oleh Ledia, beberapa hal membuat rancu untuk memahami tujuan penghapusan UN.

"Apakah kemudian semua insfrastrukturnya sudah siap? Guru-guru yang melakukan asesmen itu sudah siap?," tutur Ledia yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

Ia juga memertanyakan soal kompetensi dasar minimal apa yang akan diambil.

Menurutnya, hal tersebut belum terjawab secara detail.

Ledia Hanifah Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS
Ledia Hanifah Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS (Tangkapan Layar KompasTV)

Politisi PKS tersebut mempertanyakan pula soal asesmen.

Mengingat ada berbagai hal yang berkembang, dan ia menegaskan kembali sampai sekarang detail untuk asesmen itu belum diselesaikan.

"Betul masing-masing daerah punya muatan lokal. Tetapi, kalau untuk hal-hal seperti ini harus ada minimum dasar secara nasional," ujarnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas