Kebijakan Merdeka Belajar Disorot oleh Komisi X DPR: Detailnya Belum Diselesaikan
Kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ditanggapi Komisi X DPR dari fraksi PKS, menurutnya beberapa detail masih belum selesai.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Mantan Ketum PP Muhammadiyah tersebut mengaku mengkhawatirkan minat belajar siswa.
Menurutnya, apabila pelaksanaan UN benar-benar diganti, dapat membuat siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh.
Ia juga menuturkan program Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter itu harus ditinjau dari segala perspektif.
"Harus hati-hati. Tidak segampang itu. Dimana-mana Ujian Sekolah ada," katanya.
Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
Nadiem Makarim menjelaskan pengertian dari program pengganti Ujian Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter,
Menurut Nadiem, program pengganti itu tengah dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Namun, sudah ditentukan, pelaksanaan program tersebut akan berbasis komputer.
"Secara teknis, detailnya kita sedang membahas, tapi sudah pasti akan dilaksanakan melalui komputer," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, yang Tribunnews kutip dari YouTube Kompascom Reporter on Location, Rabu (11/12/2019).
Pelaksanaan berbasis komputer tersebut, menurutnya itu berdasarkan standar nasional yang sudah ditentukan.
"Apapun dalam standar nasional itu computer based," lanjutnya.
Program pengganti UN itu, Nadiem mengatakan sebagai gerakan Kemendikbud ke depan.
Selain itu, program baru tersebut akan menjadi tugas ke depan Kemendikbud untuk membantu semua siswa di Indonesia dapat mengoperasikan komputer.
"Jadi itu adalah gerakan kita, PR kita selama satu tahun ke depan ini adalah memastikan semua murid itu bisa (menggunakan)," jelasnya.
