Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penghapusan Ujian Nasional

Nadiem Akan Ganti UN dengan US, Komisi X DPR Ingatkan Faktor Guru

Hetifah mengapresiasi kebijakan Mendikbud yang tidak mewajibkan semua sekolah untuk menerapkan hal tersebut.

Nadiem Akan Ganti UN dengan US, Komisi X DPR Ingatkan Faktor Guru
Warta Kota/henry lopulalan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan Ujian Sekolah (US) yang formatnya sepenuhnya pada guru dan sekolah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (12/12/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan 4 program kerja “Merdeka Belajar” dan membahas rencana APBN Kemendikbud tahun anggaran 2020.

Salah satu program kerja yang dipaparkan adalah penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan Ujian Sekolah (US) yang formatnya sepenuhnya pada guru dan sekolah.

Baca: Klarifikasi Nadiem Makarim: Ujian Nasional Tidak Dihapus

Baca: Langkah Menteri Nadiem Hapus Ujian Nasional Didukung KPAI

Hal ini, menurut Nadiem Makarim, dikarenakan gurulah yang paling mengetahui keadaan siswanya masing-masing, dan metode apa yang paking sesuai untuk mengetes kompetensi-kompetensi tertentu.

“Saat guru diberikan kebebasan lebih, daya kreativitasnya akan muncul. Mereka akan memikirkan cara-cara bagaimana panduan yang ada dalam kurikulum K-13 itu dapat diterjemahkan dan diserap lebih baik oleh peserta didik, sesuai konteksnya masing-masing,” ujar politikus Golkar ini di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Hetifah mengapresiasi kebijakan Mendikbud yang tidak mewajibkan semua sekolah untuk menerapkan hal tersebut.

Menurutnya, jika ada sekolah-sekolah yang masih harus beradaptasi dan belum memiliki kemampuan untuk membuat soal sendiri, harus diakomodir oleh Kemendikbud.

“Untuk sekolah-sekolah yang sudah siap melesat, biarkan saja mereka memaksimalkan potensinya, tidak boleh kita tahan. Sementara untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum siap, saya dengar Kemendikbud tetap menyiapkan bank soal. Itu bisa menjadi opsi yang sangat baik”, jelasnya.

Meski demikian, Hetifah mengingatkan bahwa selain dari kompetensi, motivasi guru juga harus menjadi faktor yang dipertimbangkan.

“Tingkat motivasi guru itu berbeda-beda. Ada yang memang idealis dan memiliki semangat mengajar tinggi, dengan kebijakan ini jadi semangat untuk berinovasi. Tapi ada juga yang tidak,” paparnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas