TRIBUNNEWS.COM - Ketua Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu, Johan Syafaat Mahanani mengungkapkan dengan majunya Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat membahayakan demokrasi Indonesia.

Johan mengeluarkan pernyataan itu dikarenakan Gibran pernah tidak menggunakan hak pilihnya ketika Pilkada pada tahun 2015 lalu.

Hal tersebut diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, pada Kamis (12/12/2019).

Menurut Johan sangat lucu apabila Gibran pernah tidak menggunakan hak pilihnya, kemudian kini ia meminta haknya untuk dipilih.

Johan menjelaskan keputusan itu sangat berbahaya bagi demokrasi, khususnya pada anak-anak muda di Solo maupun seluruh Indonesia.

Tindakan Gibran dinilai dapat memunculkan pemikiran yakni ketika terdapat suatu hal yang bisa menguntungkan maka akan masuk dalam politik dan sebaliknya.

"Kalau ini kemudian beliau di Pilkada yang lalu dia tidak melaksanakan kewajibannya untuk memilih, tiba-tiba sekarang meminta haknya kan lucu," ungkap Johan.

"Dan ini sangat berbahaya bagi demokrasi, nanti anak-anak muda akan berpikiran yang penting ketika dia ada sesuatu yang menguntungkan akan masuk politik, kalau tidak ya sudah," tandasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengatakan adanya pro dan kontra dalam politik merupakan hal yang biasa terjadi.

Bambang menuturkan harus melihat kompetensi Gibran terlebih dahulu baru dapat menilai soal cocok dan tidak cocoknya menjadi seorang kepala daerah.

Menurut Bambang, apabila Gibran tidak dapat menunjukan kapasitas dan kapabilitas yang baik maka akan ditertawakan oleh masyarakat.

Bambang mengatakan publik memiliki penilaiannya sendiri terkait kinerja Gibran ketika nantinya terpilih menjadi Wali Kota Solo.

"Mas Gibran inikan baru posisi anak presiden, nanti dilapangan ditunjukan beliau ini punya kompetensi tidak," jelas Bambang.

"Legalitas boleh di dapat, tapi kompetensi berikutnya harus ditampilkan kalau tidak ditertawakan."