Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Setujui Kebijakan Nadiem Makarim, Jusuf Kalla Sebut Penghapusan UN buat Generasi jadi Lembek

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kebijakan 'Merdeka Belajar' soal penghapusan UN 2021 membuat siswa tidak bekerja keras dalam belajar.

Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: bunga pradipta p
zoom-in Tak Setujui Kebijakan Nadiem Makarim, Jusuf Kalla Sebut Penghapusan UN buat Generasi jadi Lembek
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju adanya rencana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Rencana penghapusan Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat tanggapan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

JK menganggap penghapusan Ujian Nasional dapat membuat semangat belajar siswa bisa menurun.

Jusuf Kalla berpandangan adanya penghapusan Ujian Nasional nanti akan membuat siswa tidak bekerja keras.

"Jangan menciptakan generasi muda yang lembek," tukas Jusuf Kalla dilansir dari Youtube KompasTV pada Kamis (12/12/2019).

Ia berpendapat agar siswa supaya tetap belajar, sebab Ujian Nasional itu penting.

Tak banyak berkomentar, Jusuf Kalla mengatakan akan menjelaskan dikemudian hari.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kunjungi Kerinci.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kunjungi Kerinci. (Rina Ayu/Tribunnews.com)
Berita Rekomendasi

Pernyataan JK tersebut ditanggapi oleh Nadiem Makarim.

Nadiem menyatakan bahwa perubahan sistem Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter lebih membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti asesmen kompetensi di 2021. Malah lebih men-challenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019), dilansir dari Kompas.com.

Lebih lanjut, ia menyebut setelah dilakukan sistem ujian asesmen diterapkan maka pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya.

Ia meminta agar pihak sekolah (guru) tidak sekedar menerapkan sistem penghafalan semata.


Dilansir Tribunnews, hasil rapat kerja Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR-RI, menetapkan Ujian Nasional akan diganti dengan sistem penilaian lain.

Sistem tersebut bernama Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas