TRIBUNNEWS.COM -  Pakar Sospol dari Universitas Sebelas Maret, Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si memberikan saran kepada Presiden Jokowi perlu melakukan transparansi terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Drajat memberikan saran agar lebih transparansi pada kegiatan yang dilakukan oleh para Wantimpress.

Dengan begitu, masyarakat akan lebih mengerti perkembangan Wantimpres dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

"Wapimpres bisa transparansi kegiatan mereka. Bisa diketahui oleh masyarakat," ungkap Drajat kepada Tribunnews.com, Sabtu (14/12/2019).

Menurut Drajat, transparansi Wantimpres sangat penting karena ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan efektivitas dari Wantimpres itu sendiri.

Pertanyaan ini mucul lantaran tidak adanya kontribusi nyata Wantimpres di periode-periode presiden sebelumnya yang muncul ke permukaan.

"Hanya yang menjadi pertanyaan, efektivitas dan akuntabilitas dari Dewan Pertimbangan Preside apa?," tandasnya.

Drajat juga mempertanyakan fungsi dari Wantimpres.

"Kalau fungsinya tergantung pada presiden, sejauh mana presiden membutuhkan beliau-beliau itu," tanya Drajat.

Kedua, pertanyaan di atas bisa muncul  berdasarkan persepsi di tengah-tengah masyarakat soal keberadaan Wantimpres.

"Cuma memang selama ini masyarakat belum banyak yang tahu, sebenarnya dari Wapimpres ini," tegasnya.

Drajat melanjutkan, menurutnya selama ini keberadaan Wantimpres hanya untuk memenuhi nilai normatifnya saja.

Nilai normatif di sini, Drajat memberikan pengertian Wantimpres memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden yang bersifat filosofis tanpa program kerja yang jelas.

Mengingat presiden sendiri sudah memiliki lembaga pembantunya, dari kementerian hingga staf ahli yang belum lama ini juga dilantik.