TRIBUNNEWS.COM - Rencana  revisi Ujian Nasional (UN) yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ditanggapi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua Umum PB PGRI Didi Suprijadi mengaku pihaknya siap dilibatkan dalam pelaksanaan revisi Ujian Nasional (UN).

"Sebagai organisasi profesi itu, untuk membantu karena kami ada di semua itu," tutur Didi yang Tribunnews kutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (14/12/2019).

Ia menjelaskan, anggota PGRI menyebar di berbagai wilayah.

Anggota PGRI ada di daerah yang terpencil, di gunung, di wilayah tengah, maupun wilayah barat dan timur Indonesia.

Oleh sebab itu, menurutnya akan memudahkan dalam melaksanakan revisi UN.

Ia berharap pihaknya diberi kesempatan dan dipercaya untuk ikut membahas format baru revisi UN.

Dukungan dari Putra Nababan

 Jurnalis yang kini menjadi politisi, Putra Nababan menanggapi soal revisi Ujian Nasional (UN).

Putra Nababan menyampaikan pengalihan atau revisi UN selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mantan Pemimpin Redaksi Metro TV itu juga menegaskan dia sudah setuju adanya revisi UN sejak berkarier di media.

"Persoalannya bukan hanya itu, setelah itu apa? Kami pembuat Undang Undang. Kami menyiapkan anggaran," tegas Putra Nababan.

Putra juga menuturkan pihaknya meminta cetak biru dari Kemendikbud.

Ia menjelaskan, cetak biru adalah semua yang komprehensif terkait dengan kurikulum dan pengembangan guru, hingga anggaran lainnya.

Dengan adanya cetak biru tersebut, menurutnya hal yang dibahas bukan soal kebijakan yang berjalan beberapa tahun saja.

"Kami bicara bukan hanya dua tahun, tiga tahun. Kami bicara lima tahun, 10 tahun dan kami tidak beli kucing dalam karung," tegasnya.

Dukungan Kabiro Komunikasi Kemendibud

Dukungan tersebut datang dari Kabiro Komunikasi Kemendibud, Ade Erlangga Masdiana.

Ade Erlangga menegaskan akan bersama-sama dengan Komisi X DPR RI memastikan revisi UN adalah kebijakan baru.

"Selanjutnya, kami akan rumuskan bersama-sama dan redesain," tutur Ade Erlangga.

Ia menambahkan, terkait rumusan dan desain ulang tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur.

Tolak ukur itu tentunya untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan.

Jusuf Kalla Menolak Revisi UN

Namun, kebijakan baru dari Nadiem ini juga mendapat penolakan.

Penolakan tersebut datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyampaikan kebijakan penghapusan UN bukanlah langkah yang tepat.

“Jangan menciptakan generasi muda yang lembek,” ujar JK dilansir YouTube KompasTV, Kamis (12/12/2019).

Ia menuturkan ujian nasional seharusnya menjadi bagian penting dari sebuah proses pembelajaran.

“UN tetap pentinglah itu, semua harus belajar,” tandas Jusuf Kalla.

Dalam hal itu, JK menganggap penghapusan Ujian Nasional dapat membuat semangat belajar siswa menurun.

Dirinya berpandangan adanya penghapusan UN nantinya akan membuat siswa tidak bekerja keras.

Komentar pun tak banyak dilontarkan Jusuf Kalla yang menyatakan akan menjelaskan di kemudian hari.

"Itu penting, nantilah kita bicarakan," ungkapnya.

Pada tahun 2021, UN akan dihapus dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Mininum dan Survei Karakter.

Tanggapan Komisi X Fraksi PKS 

Kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal Merdeka Belajar disorot oleh Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Kebijakan yang disorot oleh Ledia yakni soal rencana revisi Ujian Nasional (UN).

UN yang direvisi itu kemudian akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimal dan Survei Karakter.

Diungkapkan oleh Ledia, beberapa hal membuat rancu untuk memahami tujuan penghapusan UN.

"Apakah kemudian semua insfrastrukturnya sudah siap? Guru-guru yang melakukan asesmen itu sudah siap?" tutur Ledia yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

Ia juga mempertanyakan soal komptensi dasar minimal apa yang akan diambil.

Menurutnya, tiga hal tersebut belum terjawab secara detail.

Politisi PKS tersebut mempertanyakan pula soal asesmen.

Mengingat ada berbagai hal yang berkembang dan ia menegaskan kembali sampai sekarang detail untuk asesmen itu belum diselesaikan.

"Betul masing-masing daerah punya muatan lokal. Tetapi, kalau untuk hal-hal seperti ini harus ada minimum dasar secara nasional," ujarnya.

Tanggapan Buya Syafii Maarif

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif tanggapi soal kebijakan Merdeka Belajar.

Ia mengimbau agar Mendikbud tidak tergesa-gesa memutuskan.

"Jangan tergesa-gesa, dikaji ulang secara mendalam," tutur Buya Syafii melalui tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

Mantan Ketum PP Muhammadiyah tersebut mengaku mengkhawatirkan minat belajar siswa.

Menurutnya, apabila pelaksanaan UN benar-benar diganti, dapat membuat siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh.

Ia juga menuturkan program Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter itu harus ditinjau dari segala perspektif.

"Harus hati-hati. Tidak segampang itu. Di mana-mana Ujian Sekolah ada," katanya.

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Nadiem Makarim menjelaskan pengertian dari program pengganti Ujian Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter,

Menurut Nadiem, program pengganti itu tengah dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun, sudah ditentukan pelaksanaan program tersebut akan berbasis komputer.

"Secara teknis, detailnya kita sedang membahas, tapi sudah pasti akan dilaksanakan melalui komputer," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan yang Tribunnews kutip dari YouTube Kompascom Reporter on Location,  Rabu (11/12/2019).

Pelaksanaan berbasis komputer tersebut, menurutnya berdasarkan standar nasional yang sudah ditentukan.

"Apapun dalam standar nasional itu computer based," lanjutnya.

Program pengganti UN itu sebagai gerakan Kemendikbud ke depan.

"Jadi itu adalah gerakan kita, PR kita selama satu tahun ke depan ini adalah memastikan semua murid itu bisa (menggunakan)," jelasnya.

Alasannya, menurut Nadiem, masih ada siswa di beberapa daerah yang belum bisa mengoperasikan komputer.

"Karena beberapa di daerah kan belum bisa," jelasnya.

Sehingga tugas tersebut, akan dituntaskan Nadiem Makarim bersama Kemendikbud pada tahun ini.

"Jadi itu harapannya harus kita tuntaskan tahun ini," tambah Nadiem.

Nadiem Makarim mengatakan, penggantian UN tersebut dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar siswa.

Nadiem juga menyebut, materi dalam ujian nasional juga terlalu padat.

Menurutnya, materi yang padat tersebut mengakibatkan siswa cenderung berfokus pada hafalan materi dan bukan kompetensi.

"Ini sudah menjadi beban stres antara guru dan orangtua karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," ungkap Nadiem.

Nadiem menjelaskan, semangat UN itu untuk mengasesmen sistem pendidikan, baik itu sekolahnya, geografinya maupun sistem pendidikan secara nasional.

Sehingga, ia menjelaskan UN hanya menilai satu aspek, yakni kognitifnya.

Malah menurutnya, belum menyentuh seluruh aspek kognitifnya, tapi lebih kepada penguasaan materi.

"Belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik," tambah Nadiem.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)