Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi saat ini masih melakukan finalisasi nama-nama Dewan Pengawas KPK yang diprediksi akan diumumkan pada saat pelantikan Komisioner KPK.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkonsultasi dengan partai koalisi Indonesia kerja dalam menyusun Dewan Pengawas KPK.

“Engga, engga. Jangan dikit-dikit tanya ke Parpol, presiden punya independensi. Jadi saya ingin bilang, Dewas tidak pernah dibahas di partai KIK, kami serahkan ke presiden,” ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca: Keberatan Akting Jadi Tukang Bakso, Erick Thohir Ngakak Merasa Diselamatkan oleh Gerobak Bakso

Menurut Arsul Sani, Dewan Pengawas KPK sepenuhnya menjadi kewenangan presiden Jokowi.
Meskipun demikian menurut Arsul, Presiden menerima masukan banyak pihak dalam menyusun Dewas KPK.

"Bahkan presiden pun terima masukannya bukan dari partai tapi dari elemen-elemen masyarakat nonpartai, gitu saja,” katanya.

Baca: Bobby Nasution Menantu Jokowi Maju dalam Pilkada Medan, PDIP: Rekomendasi akan Keluar Januari 2020

Adapun menurut Arsul terdapat empat nama yang sempat diusulkan kepada presiden untuk menjadi Dewas KPK.

Ke empat nama tersebut yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Profesor Indriyanto Seno Adji, Mas Achmad Santosa, dan Gayus Lumbun.

Baca: Gibran Maju di Pilkada 2020, Adi Prayitno Ungkit Ucapan Jokowi saat Kampanye: Dunia Seakan Runtuh

“Saya kira soal Dewas nanti akan diumumkan pada hari pelantikan. kalau mengacu pada Pimpinan KPK yang akan habis pada 21 Desember berarti dalam tanggal 20 Desember, hari Jumat mungkin baru akan dilantik bersamaan dengan presiden,” katanya.