TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengomentari soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana di kasino luar negeri.

Menurut Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, modus tersebut tergolong baru dalam modus kejahatan pencucian uang.

"Sebenarnya modus pencucian uang beragam, terbaru seperti yang disampaikan ketua PPATK"

"Dengan menempatkan uang di rekening kasino di luar negeri" ujar Adnan dikutip dari channel YouTube KompasTV, Selasa (17/12/2019).

Adnan juga membeberkan alasan kenapa kepala daerah lebih memilik kasino daripada bank konvensional untuk melakukan pencucian uang. 

Menurutnya dengan 'memarkirkan' uang di kasino bisa mendapat keuntungan dengan jumlahnya yang bertambah lewat perjudian.

"Kalau kenapa dipilih kasino mungkin karena bisa berlipat ganda dengan cepat," ungkapnya.

Terlebih ketika uang yang dimasukan merupakan hasil dari kejahatan seperti korupsi.

Maka masalah kalah atau menang bukan menjadi persoalan oleh pelaku kejahatan.

Untuk itu, Adnan meminta lembaga berwenang melakukan penyelidikan berdasarkan temuan PPATK.

"Asal usul dari dana ini dari mana, dari korupsi, atau uang pribadi," kata Adnan.

Ditanya kenapa kepala daerah bisa melakukan ini, Adnan menduga ada pelaku-pelaku profesional yang menjadi finance manager sebagai fasilitator.

"Siapa yang ngajarin? tentu ada gatekeeper profesional yang mengelola dana yang dimasukan untuk di anak-pinkan," tegas Adnan.

Baca: KPK Gelar Konpers Kinerja, Total Ada 608 Tersangka dalam 4 Tahun dan OTT pada 2019 Menurun

Komentar DPR RI

Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto mengaku prihatin dengan temuan dari pihak PPATK.

Menurutnya, temuan tersebut tidak boleh diremehkan.

"Menurut saya ini menjadi temuan yang sangat serius," ujar Didik.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan pemerintah wajib menangani masalah ini secara tuntas.

Didik menilai kepala daerah yang diduga melakukan penyimpanan uang di kasino luar negeri bisa menciderai kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat.

Menurutnya kepala daerah yang sudah dipilih oleh mereka (masyarakat) diharapkan bisa memberikan hal terbaik, justru melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh undang-undang.

"Masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada kepala daerah, yang sudah memilih mereka"

"Diharapkan bisa memimpin mereka, mensejahterakan,  dan sebagai moral force sosial kontrol yang bisa merubah masyarakat," kata Didik.

Dalam kesempatan tersebut Didik juga mengatakan, jika persyaratan di dalam undang-undang terkait dengan pemilihan kepala daerah menyebut tidak boleh melakukan perbuatan tercela.

"Di UU perbuatan tercela dipejelas jelas, judi menjadi salah satunya yang dilarang," tegasnya.

Didik mengingatkan kepala daerah adalah figuf publik yang menjadi teladan bagi masyarakat pemilih mereka. 

"Menjadi contoh segenap masyarakat, khusunya generasi muda," lanjut Didik.

Jika ada kepala daerah yang diduga melakukan penyimpanan uang di kasino luar negeri terbukti benar, menurut Didik selain dimesi hukum, dimensi etika juga dipertaruhkan.

Didik mengatakan perbuatan tercela akan mendapat respon berbeda di mata masyarakat jika dilakukan oleh orang biasa dengan pejabat negara, apalagi kepala daerah.

"Diskursusnya kepala daerah bahasannya, membuka rekening di kasino benar-benar sudah meluluh lantakkan figur kepala daerah, pemimpin kita di sana," ujar Didik.

Baca: KPK Periksa Stafsus Kemenpar Judi Rifajantoro soal Dugaan Suap 2,4 Juta USD oleh Hadinoto Soedigno

Didik juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan PPATK untuk melaporkan temuannya tersebut.

Menurutnya temuan PPATK menjadi pengingat untuk institusi penegak hukum lainya, seperti KPK untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan praktek korupsi.

"Ini dampak hukumnya seperti apa dan dampak sosialnya seperti apa," kata Didik.

Didik tidak menyangkal jika keberanian PPATK membuka laporan tersebut bisa memincu berdepatan di berbagai kalangan.

Namun PPATK juga harus memengang teguh UU yang berlaku untuk tetap merahasiakan temuannya itu.

Ditanya soal langkah DPR, Didik mengatakan pihaknya akan terus mendukung pemberantasan korupsi salah satunya dengan mengusut aliran dana yang di masukan dalam rekening kasino oleh terduga kepala daerah tersebut.

Tentu langkah ini tidak bisa dilakukan PPATK.

Didik menyebut tugas PPATK hanya untuk mencari transaksi yang mencurigakan dan tidak bisa menindak lanjuti temuannya, seperti penyelidikan ke ranah hukum. 

Terakhir Didik mengingatkan pihak-pihak terkait untuk kembali melakukan evaluasi.

Meningat kemajuan teknologi semankin pesat yang membuka kemungkinan tindak kejahatan seperti pencucian uang juga ikut berkembang.

"Dulu dilakukan dengan cara-cara manual. Sekarang dengan cara digital berbagai modus bisa terjadi"

"PPATKA penting  meng-update teknologi," tutup Didik.

Baca: Daftar Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS Kementerian LHK 2019, Cek Namamu di Sini

Tanggapan Kemendagri

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik memandang PPATK tidak melanggar peraturan dengan mempublikasikan temuannya itu.

"PPATK cerdik melempar isu, dengan tetap menjaga undang-undang," kata Akmal.

Menurut Akmal apa yang dilakukan PPATK berdampak positif untuk masyarakat. 

"Apa yang dilempar PPATK bagus untuk memancing partisi publik," ujarnya.

Dampak positif terlihat dengan adanya tokoh-tokoh penting yang ikut mengomentari apa yang telah dilakukan PPATK .

Akmal menilai ada pelajaran yang bisa diambil dari pro kontra PPATK yang mengumumkan temuan rekening kasino milik kepala daerah.

Terutama bagi pemerintah dan kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengalokasi anggaran.

Akmal menambahkan, dirinya tetap mengapresiasi keberanian PPATK meskipun terdapat gejolak yang ditimbulkan.

"Bagi saya ini diskursus yang sehat ," tegasnya.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)