TRIBUNNEWS.COM - Ketua II Presidium Alumni 212 Haikal Hassan mengungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD harus dikoreksi soal seringnya menyalahkan wartawan dalam membuat berita.

Haikal Hassan melontarkan pendapat ini saat membahas peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Haikal Hassan meyakini Mahfud MD punya pemikiran wartawan selalu menjadi pihak yang salah dalam menuliskan pernyataan dari hasil wawancara dengannya.

"Karena menurut Beliau yang salah wartawan. Wartawan yang salah kutip semuanya," ujar Haikal, dilansir dari Indonesia Lawyers Club TVOne, Selasa (17/12/2019).

Hal ini bermula dari pernyataan Haikal Hassan yang menyentil Mahfud MD agar tidak melupakan jejak digital.

"Kalau ada Bung Karno pernah bilang jas merah gitu, jangan sekali-kali lupakan sejarah."

"Maka untuk Pak Mahfud kita pesankan jas metal, jangan sekali-sekali lupakan jejak digital," ujar Haikal Hassan.

Haikal Hassan memperingatkan bahwa banyak jejak digital Mahfud MD yang tersebar.

"Karena jejak digital Beliau banyak sekali sebagai pendukung pada waktu itu, tetapi akhirnya seperti sekarang pernyataanya cukup menyakitkan," kata Haikal.

Menilik peristiwa ini, Haikal melihat bahwa ada sebuah upaya sistematis dalam wacana-wacana Mahfud MD dan pemerintah yang mengarahkan ke konflik horizontal.

Selain itu, beredarnya pernyataan bahwa kasus-kasus di Indonesia terjadi bukanlah masalah pelanggaran HAM.

Haikal menambahkan seolah-olah negara mau cuci tangan dari kasus tersebut.

Lebih lanjut, kini muncul dugaan pemerintah dengan sikapnya yang sistematis, terstruktur, dan meluas ke semua daerah.

Ia mengatakan, masyarakat dapat terframing dengan setiap ungkapan dan pernyataan yang keluar dari Mahfud MD.