Haikal Hassan Sentil Mahfud MD: Beliau Selalu Salahkan Wartawan dalam Memberitakan
Haikal Hassan mengungkapkan Mahfud MD harus dikoreksi soal seringnya menyalahkan wartawan dalam membuat berita.
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Ifa Nabila
TRIBUNNEWS.COM - Ketua II Presidium Alumni 212 Haikal Hassan mengungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD harus dikoreksi soal seringnya menyalahkan wartawan dalam membuat berita.
Haikal Hassan melontarkan pendapat ini saat membahas peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM).
Haikal Hassan meyakini Mahfud MD punya pemikiran wartawan selalu menjadi pihak yang salah dalam menuliskan pernyataan dari hasil wawancara dengannya.
"Karena menurut Beliau yang salah wartawan. Wartawan yang salah kutip semuanya," ujar Haikal, dilansir dari Indonesia Lawyers Club TVOne, Selasa (17/12/2019).
Hal ini bermula dari pernyataan Haikal Hassan yang menyentil Mahfud MD agar tidak melupakan jejak digital.
"Kalau ada Bung Karno pernah bilang jas merah gitu, jangan sekali-kali lupakan sejarah."
"Maka untuk Pak Mahfud kita pesankan jas metal, jangan sekali-sekali lupakan jejak digital," ujar Haikal Hassan.
Haikal Hassan memperingatkan bahwa banyak jejak digital Mahfud MD yang tersebar.
"Karena jejak digital Beliau banyak sekali sebagai pendukung pada waktu itu, tetapi akhirnya seperti sekarang pernyataanya cukup menyakitkan," kata Haikal.
Menilik peristiwa ini, Haikal melihat bahwa ada sebuah upaya sistematis dalam wacana-wacana Mahfud MD dan pemerintah yang mengarahkan ke konflik horizontal.
Selain itu, beredarnya pernyataan bahwa kasus-kasus di Indonesia terjadi bukanlah masalah pelanggaran HAM.
Haikal menambahkan seolah-olah negara mau cuci tangan dari kasus tersebut.
Lebih lanjut, kini muncul dugaan pemerintah dengan sikapnya yang sistematis, terstruktur, dan meluas ke semua daerah.
Ia mengatakan, masyarakat dapat terframing dengan setiap ungkapan dan pernyataan yang keluar dari Mahfud MD.
"Kalau umpamanya tidak mau dikutip wartawan sebagian, jangan ucapkan kata-kata yang ambigu seperti itu," katanya.
Haikal menyebut sangat berbahaya di negeri ini soal pejabat yang memberikan pernyataan dengan narasi dan diksi tertentu bahwa pelanggaran HAM itu tidak bermasalah.
Ia memaparkan, pemikiran Mahfud MD perlu dikoreksi.
"Pak Mahfud ini musti dikoreksi. Kalau Beliau mengatakan dan menyalahkan wartawan ya silahkan saja."
"Tapi kan penyebab tiada api tanpa asap, tiada asap tanpa api. Itu kan Beliau sendiri yang menggunakan kalimat narasi dan diksi yang seolah-olah demikian," terang pria yang kerap disapa Babe Haikal.
Sementara itu, ia meminta Mahfud MD mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM contohnya kasus penganiayaan Ninoy Karundeng di Masjid Al-Falah, Pejompongan, Jakarta Pusat.
"Berapa yang mengalami penyiksaan setrum di antara mereka? Coba diangkat diungkap semuanya kasus ini," ujarnya.
Ia berharap kepada Mahfud MD agar tidak membuat gaduh dengan beberapa pernyataan di luar.
"Maka kepada Pak Mahfud kami mohon tidak usah lagi memberikan sebuah kegaduhan-kegaduhan," katanya.
Di sisi lain, Haikal mengungkapkan dirinya pun hingga kini kontaknya diblok oleh Mahfud.
Padahal ia hanya ingin mengajak berdiskusi dengan Mahfud MD.
"Pengen diskusi sama Pak Mahfud, tapi apa boleh buat, saya diblok. Nggak boleh diskusi," ungkapnya sembari menunjukkan HP-nya.
"Pak Mahfud tolong dibuka bloknya supaya kita bisa berdiskusi dengan baik," ujarnya tertuju kepada Mahfud MD.
Haikal juga mengungkap bahwa kasus pelanggaran HAM bukanlah kesalahan Presiden Jokowi semata.
"Mungkin karena ketidakmampuan Pak Jokowi dalam menangani hal ini dan kita nggak menyalahkan hal itu."
"Sebagaimana kita nggak pernah menyalahkan Pak Harto atas kasus Talangsari, mungkin ada invisible hand (tangan tak terlihat)," sambung Haikal.
Begitu pula halnya dengan para presiden sebelumnya.
Antara lain kasus kematian Munir saat Megawati Soekarno Putri menjabat presiden.
Lalu juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Haikal, ada kemungkinan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh presiden saat menjabat.
Oleh karena itu, ia berharap para pendekar HAM harus bicara terus-menerus hingga terungkap orang-orang yang lebih kuasa daripada presiden. (*)
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)