Polemik Ekspor Lobster, Jokowi: Jangan Hanya Lihat Nilai Ekonomi, Lingkungan Juga harus Dipelihara
hal terpenting dari isu tersebut adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta tidak merusak lingkungan.
Penulis: Yulis
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait polemik ekspor benih lobster yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.
Menurut Presiden, hal terpenting dari isu tersebut adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta tidak merusak lingkungan.
"Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya ada di situ," kata Jokowi di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).
Baca: Mahfud MD Jelaskan Alasan Penyelesaian Kasus HAM Macet, Mulai dari Alat Politik hingga Barang Bukti
Baca: Ini Saran Jokowi Jika Wacana Ekspor Benih Lobster Ingin Dilakukan
Baca: Jokowi: Persoalan Jiwasraya Sudah Sejak 10 Tahun Lalu
Kepala Negara juga mengingatkan agar persoalan ini dilihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keseimbangan antara lingkungan dan nilai ekonomi.
"Kita tidak hanya melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan hanya melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting," imbuhnya.
Jokowi juga tidak menghendaki jika ekspor lobster dilakukan secara asal-asalan.
Misalnya, dengan menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan.
"Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," tandasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para stakeholder dan ahli-ahli.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran persnya mengatakan, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan persoalan ini.
"Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga," kata Menteri Edhy.
