TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon buka suara soal adanya survei yang menyebut mayoritas warga Indonesia tidak setuju ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebelumnya, hal tersebut merupakan hasil dari survei Roda Tiga Konsultan, yang menunjukkan sebanyak 32,8 persen responden berada di sisi tidak setuju.

"Responden cenderung menolak wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur," kata Direktur Riset Roda Tiga Konsultan Muh Taufiq Arif di Roda Tiga Cafe, Jakarta Selatan, dilansir Kompas.com, Selasa (17/12/2019).

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,89 persen.

Survei itu digelar pada 26 November hingga 5 Desember menggunakan metode stratified systemic random sampling.

Sementara itu hasil survei lainnya menyebutkan sebanyak 29,3 merupakan responden yang setuju.

Sementara itu, responden yang sangat tidak setuju sebanyak 5,5 persen dan responden yang sangat setuju 3,2 persen.

Sisanya, sebanyak 24,3 persen responden menyatakan netral dan 4,8 persen tidak menjawab.

Komentar Fadli Zon

Fadli Zon memberikan komentar soal mayoritas masyarakat tak setuju ibu kota dipindah melalui cuitannya di Twitter.

"Apakah suara masyarakat yang tak setuju ibukota pindah masih penting di mata pemerintah?" tanyanya dalam Twitter pribadinya, Rabu (18/12/2019).

Sebelumnya Fadli juga pernah berpendapat, rencana pemindahan ibu kota sulit direalisasikan jika targetnya lima tahun dari sekarang.

Sebab, memindahkan ibu kota bukan hal yang mudah sehingga membutuhkan proses yang tidak sebentar.

"Targetnya presiden yang saya dengar kan ibu kotanya pindah 2023-2024, ya menurut saya agak sulit," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Kompas.com Rabu (4/9/2019).

"Tetapi kalau dia berproses ya jangka waktu 10 tahun, 15 tahun, itu masih masuk akal," ucapnya.

Namun demikian, menurut Fadli sebelum memindahkan ibu kota, kondisi ekonomi negara harus dipastikan baik.

Selain itu, harus dipastikan masalah kemiskinan dan pengangguran sudah diatasi.

Pihaknya melanjutkan, sejauh yang ia ketahui, saat pembacaan nota keuangan dan RAPBN lalu, tidak ada satu pun item belanja yang mendukung rencana pemindahan ibu kota.

"Jadi belum ada dalam postur anggaran. Ini juga belum ada di APBN, lantas siapa yang membiayai pemindahan ibu kota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran," jelasnya, seperti diberitakan Tribunnews.com, (3/9/2019).

Anggota DPR yang terpilih kembali pada periode 2019-2024 ini menyarankan agar pemerintah membuka partisipasi masyarakat dalam rencana pindah ibu kota negara.

"Menurut saya harus ada hak paritisipasi publik untuk didengarkan aspirasinya. Kita perlu dengar, karena itu kita ingin mendengarkan lebih banyak suara rakyat. Karena dampaknya bagi seluruh rakyat indonesia. Jangan sampai keinginan presiden adalah keinginan dirinya sendiri. Bukan keinginan rakyat," lanjut anggota DPR asal Partai Gerindra ini.

Jokowi sebut RUU Pemindahan Ibu Kota Diajukan ke DPR Januari

Rancangan Undang Undang (RUU) terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah disiapkan dan akan diajukan ke DPR Januari tahun depan.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah melakukan peninjauan salah satu titik lokasi calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Jokowi menyebut ibu kota baru akan memiliki lahan seluas 256 ribu hektar, namun kawasan intinya hanya 56.000 hektar, adapun untuk kawasan pemerintahnya 5.600 hektar.

Kendati demikian, Jokowi belum bisa memastikan apakah ibu kota baru ini nantinya akan berbentuk provinsi baru.

"Ini semuanya tetap nanti dibahas dengan DPR. Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara Pemerintah dengan DPR," ungkap presiden.

Selain RUU Pemindahan Ibu Kota, Jokowi menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan Badan Otorita Ibu Kota (BOI).

Badan ini akan bertanggungjawab dalam proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara.

"Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insyaallah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua," tutur Jokowi.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa/Ihsanuddin)