TRIBUNNEWS.COM - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah menanggapi kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim itu terkait Ujian Nasional (UN) yang rencananya diganti dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter.

Menanggapi hal tersebut, Inayatullah mengaku kurang sependapat.

Menurutnya, pada dasarnya UN dipakai sebagai satu dari beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur parameter siswa.

Parameter itu dipakai tak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru dalam kegiatan proses belajar-mengajar.

Dalam proses tersebut, Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas di lapangan menegaskan satu hal.

"Sebagai pelaksana di lapangan atau Dinas Pendidikan, kalau regulasi sudah jelas yang penting UN itu dihapus atau diganti, silakan," tutur Inayatullah yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Mata Najwa, Rabu (18/12/2019).

Ia menegaskan, bila UN diganti, maka yang penting ada parameter untuk mengukur bagaimana siswa belajar dengan motivasi tersendiri.

Pengamat Pendidikan Sebut Penghapusan UN Langkah Baik

Sementara itu, pengamat pendidikan, Budi Trikorayanto menilai penghapusan UN oleh Menteri Nadiem Makarim adalah langkah yang lebih baik.

Menurut Budi Trikorayanto, perubahan yang dilakukan sudah melalui kajian-kajian dan pasti akan lebih baik.

"Karena ini dalam rangka memerdekakan guru, memerdekakan pendidikan," ujar Budi Trikorayanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Trikorayanto dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Rabu (11/12/2019).

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Budi Trikorayanto mengungkapkan UN selama ini telah membuat disorientasi pendidikan di Indonesia, guru hanya fokus pada UN.