Kalau kita tidak serakah, tak akan korupsi. Selain itu juga harus menyesuaikan diri dengan kemampuan. Jangan gaji Rp 20 juta tapi pengeluaran sebulan Rp 100 juta. Jadi pengendalian utama korupsi itu diri sendiri, tidak ada yang lain.

Bagaimana menyampaikan pesan Jokowi soal jangan korupsi kepada semua jajaran Kementerian Sosial?
Pembuktian terbalik itu efektif. Contoh si Ari, sebagai menteri misalnya digaji Rp 100 juta, di laporan pajak sekian hartanya, tapi kok gaya hidupnya begini.

Pendekatannya tidak usah terlalu ilmiah, cukup terus menerus diingatkan. Saya selalu ingatkan, "Kamu jangan lupa, kalau korupsi kasihan anak, istri atau suami. Kalau anak‑anakmu di‑bully di sekolah kan malu."

Anda sudah terbiasa hidup di dunia swasta dan parlemen, ketika harus masuk birokrasi pemerintahan apa yang pertama kali Anda lakukan?
Belajar dan bertanya pada para pejabat eselon I di sini. Terus terang, karena ada pengalaman di parlemen jadi agak mengenai eksekutif (pemerintahan) itu seperti apa.  Jadi tidak sekaget yang teman‑teman dari swasta kemudian jadi menteri.

Saya tidak malu bertanya. Saya sampaikan, meski saya menteri belum tentu tahu semua urusan. Jadi tolong saya dibantu, terutama para pejabat eselon I yang sudah pengalaman semua.

Apa masalah krusial di Kementerian Sosial (Kemensos) yang harus menjadi prioritas?
Kinerja di Kemensos terukur, tidak boleh bikin program‑program yang di awang‑awang, contohnya bantuan pangan nontunai, itu semua harus terukur. Artinya penerima harus tepat sasaran, dan tidak ada penyelewengan.

Baca: Ingatkan Jajaran Agar Tak Korupsi, Mensos Lakukan Pendekatan Humanis

Artinya kalau penerima harus mendapat Rp 100 ribu ya Rp 100 ribu, tidak ada potongan. Nah itu semua kan harus terukur. Anggaran terbesar kami (Kemensos) kan di situ.

Bagaimana Anda menghadapi permintaan jatah proyek dari oknum anggota parlemen?
Saya sudah briefing teman‑teman di sini (Kemensos) khususnya eselon I, jangan turuti permintaan seperti itu. Soal program untuk konstituen di dapil (daerah pemilihan) anggota parlemen, nggak minta pun kami kasih.

Tidak ada salahnya, kan. Malah menurut kami lebih mempermudah kerja kami, karena mereka punya konstituen. Jadi kalau kami punya kepanjangan tangan, dalam hal ini teman‑teman di Komisi VIII DPR, kami malah senang.

Namun kalau ada permintaan proyek ini itu saya cek dan tidak ada. Prinsip kami, kalau ada hal-hal berbau seperti itu kita hindari. Kalau dilanggar dan terjadi apa-apa, saya akan bilang, "Saya tidak ikut-ikutan lho, saya sudah pernah ngomong lho."

Kalau ada anggota parlemen minta agar ada prioritas program di konstituen mereka bagaimana?
Salahnya di mana? Selama tidak ada kongkalikong dalam hal bisnis, oke saja. Mau PDI Perjuangan, mau PKS, silakan. Mungkin diatur proporsional.

Saya mantan anggota DPR, jadi saya paham mereka itu sebenarnya ingin juga ada wibawanya di dapil masing‑masing. Selama mereka mau jadi kepanjangan tangan kami, ya oke-oke saja.

Yang penting tidak kongkalikong, misal pengadaan ini,si A minta jatah ini. Saya malah minta ajak anggota Komisi VIII DPR kalau Kemensos ada kegiatan di dapil mereka. Misalnya ada pemberian rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat kebetulan dapilnya Pak Ace Hasan dari Golkar, saya bilang ajak beliau. Oke, tidak ada masalah.