TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Musim penghujan telah tiba. Banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung merupakan bencana alam yang biasa menyertai musim penghujan. Tak pelak Kementerian sosial merupakan instansi yang paling berkepentingan terhadap kondisi tersebut.

"Kami (Kementerian Sosial) sudah terbiasa mengurus hal-hal seperti itu (korban bencana alam)," ujar Menteri Sosial Juliara Batubara kepada tim wawancara eksklusif Tribunnews Network, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (17/12/2019) lalu.

Kader PDI Perjuangan itu menngaku tak pernah memiliki ekspektasi tinggi (muluk-muluk), yang penting kerja keras. ""Saya ini orang yang tidak punya ekspektasi (harapan) tinggi‑tinggi. Kalau tak tercapai nanti stres dan baperan," kata Ari, panggilan akrab Juliari Batubara.

Berikut petikan wawancara Tribunnews Network dengan Juliari Peter Batubara:

Bagaimana awal mula Anda ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri sosial?
Awalnya saya mendapat informasi dari pimpinan partai bahwa nama saya diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon menteri. Pada waktu itu saya diminta siap‑siap.

Saya ini orang yang tidak punya ekspektasi tinggi‑tinggi. Saya penganut filosofi kerja keras namun ekspektasi biasa‑biasa saja. Karena kalau ekspektasi terlalu tinggi dan tidak tercapai stres dan jadi baperan (terbawa perasaan).

Saya tidak mau jadi orang politik yang baperan. Dalam pikiran saya, kalau memang saya cocok menjadi pembantu beliau (Presiden Jokowi), ya saya pasti diajak. Dalam dunia politik itu jangan terlalu serius, tidak boleh baperan. Jangan sampai tidak dikasih jabatan murung, lalu keluar dari partai.

Waktu itu Anda membayangkan mendapat tugas di kementerian apa?
Waktu saya ditelepon, pimpinan partai menyampaikan PDI Perjuangan mengusulkan nama‑nama calon menteri dan kementeriannya, jadi tidak keluar dari situ (daftar yang diajukan PDI Perjuangan)

Saya kan sudah cukup mengenal Pak Joko Widodo sejak lama ya. Dari zaman beliau masih Wali Kota Solo. Walaupun tidak terlalu sering bertemu, tapi saya juga berhubungan dengan beliau ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca: Juliari Batubara: Pengendalian Utama Korupsi Itu Diri Sendiri

Ketika dipanggil ke Istana menjelang pengumuman anggota kabinet, saya tidak terlalu lama diajak ngobrol oleh Pak Jokowi. Intinya Pak Presiden Jokowi minta saya membantu beliau di Kementerian Sosial.

Memang, saya tidak ada background mengenai sosial. Dulu saya pengusaha kemudian masuk Komisi VI (perindustrian dan perdagangan) dan Komisi XI (kesehatan dan ketenagakerjaan). Jadi urusannya lebih banyak ke urusan ekonomi.

Baca: Presiden Jokowi Berpesan Agar Para Menteri Tak Korupsi, Mensos: Jangan Serakah

Ada pesan khusus dari Presiden Jokowi?
Tidak juga. Beliau hanya bilang begini, "Mas Ari tolong perhatikan benar soal eksekusinya (pelaksanaan program) sehingga tepat sasaran. Sudah itu saja. Pak Presiden orangnya tidak bertele‑tele, tidak muter‑muter.

Apakah ada pesan khusus dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan?
Ya pesan khususnya jadilah menteri yang benar. Begitu saja. Orang tahu saya kader PDI Perjuangan, lha kalau saya bekerja tidak benar partai ikut terkena dampaknya. Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) itu orangnya simple, tidak terlalu njlimet.

Bagaimana melaksanakan perintah Presiden agar jangan korupsi?
Saya kira memang harus dimulai dari diri sendiri. Menurut saya korupsi dipicu oleh keserakahan. Secanggih apapun sistem pengawasan biasanya ada saja celahnya. 

Kalau kita tidak serakah, tak akan korupsi. Selain itu juga harus menyesuaikan diri dengan kemampuan. Jangan gaji Rp 20 juta tapi pengeluaran sebulan Rp 100 juta. Jadi pengendalian utama korupsi itu diri sendiri, tidak ada yang lain.

Bagaimana menyampaikan pesan Jokowi soal jangan korupsi kepada semua jajaran Kementerian Sosial?
Pembuktian terbalik itu efektif. Contoh si Ari, sebagai menteri misalnya digaji Rp 100 juta, di laporan pajak sekian hartanya, tapi kok gaya hidupnya begini.

Pendekatannya tidak usah terlalu ilmiah, cukup terus menerus diingatkan. Saya selalu ingatkan, "Kamu jangan lupa, kalau korupsi kasihan anak, istri atau suami. Kalau anak‑anakmu di‑bully di sekolah kan malu."

Anda sudah terbiasa hidup di dunia swasta dan parlemen, ketika harus masuk birokrasi pemerintahan apa yang pertama kali Anda lakukan?
Belajar dan bertanya pada para pejabat eselon I di sini. Terus terang, karena ada pengalaman di parlemen jadi agak mengenai eksekutif (pemerintahan) itu seperti apa.  Jadi tidak sekaget yang teman‑teman dari swasta kemudian jadi menteri.

Saya tidak malu bertanya. Saya sampaikan, meski saya menteri belum tentu tahu semua urusan. Jadi tolong saya dibantu, terutama para pejabat eselon I yang sudah pengalaman semua.

Apa masalah krusial di Kementerian Sosial (Kemensos) yang harus menjadi prioritas?
Kinerja di Kemensos terukur, tidak boleh bikin program‑program yang di awang‑awang, contohnya bantuan pangan nontunai, itu semua harus terukur. Artinya penerima harus tepat sasaran, dan tidak ada penyelewengan.

Baca: Ingatkan Jajaran Agar Tak Korupsi, Mensos Lakukan Pendekatan Humanis

Artinya kalau penerima harus mendapat Rp 100 ribu ya Rp 100 ribu, tidak ada potongan. Nah itu semua kan harus terukur. Anggaran terbesar kami (Kemensos) kan di situ.

Bagaimana Anda menghadapi permintaan jatah proyek dari oknum anggota parlemen?
Saya sudah briefing teman‑teman di sini (Kemensos) khususnya eselon I, jangan turuti permintaan seperti itu. Soal program untuk konstituen di dapil (daerah pemilihan) anggota parlemen, nggak minta pun kami kasih.

Tidak ada salahnya, kan. Malah menurut kami lebih mempermudah kerja kami, karena mereka punya konstituen. Jadi kalau kami punya kepanjangan tangan, dalam hal ini teman‑teman di Komisi VIII DPR, kami malah senang.

Namun kalau ada permintaan proyek ini itu saya cek dan tidak ada. Prinsip kami, kalau ada hal-hal berbau seperti itu kita hindari. Kalau dilanggar dan terjadi apa-apa, saya akan bilang, "Saya tidak ikut-ikutan lho, saya sudah pernah ngomong lho."

Kalau ada anggota parlemen minta agar ada prioritas program di konstituen mereka bagaimana?
Salahnya di mana? Selama tidak ada kongkalikong dalam hal bisnis, oke saja. Mau PDI Perjuangan, mau PKS, silakan. Mungkin diatur proporsional.

Saya mantan anggota DPR, jadi saya paham mereka itu sebenarnya ingin juga ada wibawanya di dapil masing‑masing. Selama mereka mau jadi kepanjangan tangan kami, ya oke-oke saja.

Yang penting tidak kongkalikong, misal pengadaan ini,si A minta jatah ini. Saya malah minta ajak anggota Komisi VIII DPR kalau Kemensos ada kegiatan di dapil mereka. Misalnya ada pemberian rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat kebetulan dapilnya Pak Ace Hasan dari Golkar, saya bilang ajak beliau. Oke, tidak ada masalah.