"Jadi kalaupun nanti misalnya ibu kota baru sudah dipindahkan, tetapi catatan-catatan sejarah, bukti-bukti sejarah, bagaimana perjalanannya mulai kemerdekaan sampai dengan akhir-akhir tahun reformasi, saya kira itu jangan disia-siakan," kata Inosentius Samsul dilansir dari kanal YouTube Metrotvnews, Jumat (20/12/2019).

"Menurut saya, itu (menjual gedung) bukan pilihan, tetapi misalnya soal istana negara, masa dijual istana negara?" tambahnya.

Sementara itu, pemindahan ibu kota negara belum mendapatkan persetujuan dari 9 fraksi politik di parlemen.

Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyetujui pemindahan ibu kota negara, namun ia menyatakan agar pemerintah tidak terburu-buru.

Ahmad Doli Kurnia menilai, pemindahan ibu kota negara merupakan persoalan kompleks yang dapat disebut sebagai salah satu omnibus law yang berkaitan dengan pertanahan dan birokrasi.

Baca: Soal Ibu Kota Baru, Budiman Sudjatmiko Usul Dibangun Kampus dan Lembaga Riset Bertaraf Internasional

"Ini kan masalahnya kompleks, makanya bisa disebut sebagai salah satu omnibus law karena nanti kan berkaitan soal pertanahan, lahan, kemudian juga masalah birokrasi, pemindahan kantor pasti akan mengiringi pemindahan aparat," kata Ahmad Doli Kurnia.

"Saya kira memang tidak bisa dilaksanakan teburu-buru," tambahnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang potensi-potensi bencana alam yang akan terjadi di ibu kota negara baru.

Yandri Susanto menyarankan, antisipasi terhadap persoalan-persoalan di masa depan perlu dilakukan sejak saat ini.

"Masih banyak persoalan yang harus dijawab oleh pemerintah, termasuk katanya tidak ada bencana disitu, ternyata misalkan punya potensi untuk gempa dan kebakaran hutan, nah bagaimana untuk mengtasinya," kata Yandri Susanto.

"Jadi terhadap hal-hal yang mungkin menjadi hambatan di masa yang akan datang sebaiknya diantisipasi dulu," tambahnya.

Selain itu, keinginan masyarakat untuk pindah ke ibu kota baru juga perlu diantisipasi.

Pasalnya, di beberapa ibu kota baru di negara-negara lain ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Daya tarik orang-orang untuk pindah ke ibu kota baru, seperti beberapa ibu kota baru di negara-negara berkembang dan negara maju, ternyata tidak sesuai dengan impian," kata Yandri Susanto.

(Tribunnews.com/R. Agustina)