TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan adanya protes masyarakat atas pembangunan kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jenu, Tuban, Jawa Timur, karena mereka belum tahu tujuan pembangunan kilang.

Dia menegaskan pembangunan kilang minyak merupakan kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan perorangan apalagi perusahaan.

Menyikapi ini, Moeldoko merasa perlu memberikan pemahaman utuh ke masyarakat, termasuk petani yang menolak pembangunan kilang yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai dalam tiga tahun.

Baca: Jokowi Targetkan Kilang Petrokimia TPPI Selesai 3 Tahun: Bisa Hemat Devisa 4,9 Miliar USD

"Mungkin masyarakat belum paham itu (pembangunan kilang minyak). Kami akan memberikan pemahaman semakin baik," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/12/2019).

Mantan panglima TNI itu menyadari adanya komunikasi yang belum tuntas kepada masyarakat sekitar proyek pembangunan kilang sehingga masih ada penolakan.

"Bisa juga terjadi stagnan dalam berkomunikasi. Tapi yakin lah bahwa persoalan itu enggak terlalu sulit untuk dikomunikasikan" tutur Moeldoko.

Baca: Momen Kebersamaan Jokowi dan Ahok, Reuni setelah BTP Jadi Komisaris Utama Pertamina

Sebelumnya, tiga petani di Tuban, Jawa Timur, diamankan kepolisian setelah melakukan aksi protes penolakan kilang bersamaan dengan kunjungan Jokowi ke lokasi pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12/2019) kemarin.

Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan YLBHI-LBH Surabaya Mohammad Soleh menjelaskan tiga orang tersebut bernama Wawan, Mashuri, dan Basori.

"Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak," kata Soleh.

Soleh melanjutkan penahanan itu terjadi saat tiga warga akan membentangkan spanduk penolakan kilang minyak TPPI, bertuliskan "Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami".

Atas peristiwa itu, Soleh menilai tindakan polisi atas ketiga petani itu merupakan pelanggaran nyata hak asasi manusia.