TRIBUNNEW.COM - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk pos jabatan baru di lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2019 tentang KSP mendapat respon beragam dari lapisan masyarakat.

Termasuk komentar dari pakar Sosial Politik (Sospol) dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr Drajat Tri Kartono, M Si.

Drajat memandang keluarnya Perpres ini bisa mengindikasikan posisi Presiden Jokowi sedang tidak aman. 

"Secara sosiologis bisa ditafsirkan Bapak Jokowi sedang merasa tidak save, dan memperlukan perlindungan lagi," kata Drajat saat dihubungi Tribunnews.com lewat sabungan telepon, Jumat (27/12/2019).

Drajat memisalkan saat seseorang memiliki dua orang security dan masih merasa tidak aman, maka orang tersebut akan menambah jumlah security.

Baca: Kasus Koboi Lamborghini Terus Dikembangkan, dari Satu Kesalahan Terungkap Pelanggaran Lain

"Misalkan saya punya 2 pengawal, kok masih kurang. Maka akan saya tambah," kata Drajat menganalogikan.

Menurutnya KPS merupakan satu dari sekian lembaga negara yang berada di ring satu Presiden Jokowi yang memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai 'benteng pertahanan' orang nomor satu di Indonesia ini. 

Ditambah tantangan besar yang akan dihadapi Mantan Wali Kota Solo di periode keduanya.

Sehingga presiden memutuskan untuk menambah jabatan wakil untuk membantu kinerja dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam menjalankan tupoksinya.

"Permasalahan ke depan semakin rumit jadi butuh bantuan," lanjut Drajat.

Drajat mencontohkan satu tantangan yang akan dihadapi oleh Presiden Jokowi soal komunikasi publik di lingkup umat beragama.

"Adanya benturan-benturan dalam lintas agama akan menjadi tantangan kedepan," tutupnya.

Baca: Soal Jabatan Baru KSP, Pakar Sebut Menteri Nadiem Lebih Pantas Punya Wakil daripada Moeldoko