Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Keputusan Jokowi Menambah Jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Dinilai Sebagai Kebijakan Paradoks

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut keputusan presiden menambahan posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan kebijakan paradoks.

Keputusan Jokowi Menambah Jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Dinilai Sebagai Kebijakan Paradoks
Instagram @jokowi & Pangi Syarwi Chaniago
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menambahan posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan kebijakan paradoks. (Instagram @jokowi & Pangi Syarwi Chaniago) 

TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menambahan posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan kebijakan paradoks.

Pasalnya, menurut Pangi, penambahan jabatan baru tersebut bertolak belakang dengan agenda presiden untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Kebijakan ini paradoks, mengapa?" tutur Pangi dalam keterangan tertulisnya pada Tribunnews.com, Selasa (31/12/2019).

"Presiden Jokowi memberikan contoh presiden buruk di tengah agenda pemangkasan birokrasi atau reformasi birokrasi," terangnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu pun menyayangkan penambahan jabatan di lingkarang presiden yang semakin menggemukkan Istana.

Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan optimisme Jokowi saat berpidato soal rencananya memangkas birokrasi di hadapan anggota MPR beberapa waktu lalu.

"Di hadapan anggota MPR pada saat pelantikan, beliau berpidato dengan nada optimis akan melakukan pemangkasan birokrasi, namun struktur birokrasi di lingkaran Istana malah semakin gemuk," kata Pangi.

Pangi Soal Wakil Kepala Staf Kepresidenan
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut keputusan Jokowi menambah jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan sebagai kebijakan paradoks.

Menurut Pangi, pemerintah perlu menjelaskan secara gamblang mengenai tugas-tugas Wakil Kepala Staf Kepresidenan supaya publik tidak curiga.

"Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah menjelaskan manfaat, tugas dan fungsi dari masing-masing posisi dan jabatan baru itu kepada masyarakat, sehingga publik tidak buru-buru curiga," tutur Pangi.

Pangi menambahkan, penambahan jabatan baru di lingkaran presiden harus mempunyai rasionalitas yang kuat.

Halaman
1234
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas