Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Adanya Lembaga Rating Investasi Dan LPS Koperasi Dorong Ekonomi Kerakyatan Masuk Bursa

Peningkatkan jumlah emiten UMKM, melalui penyederhanaan aturan penawaran umum dan kewajiban transparansi menjadi salah satu fokus

Adanya Lembaga Rating Investasi Dan LPS Koperasi Dorong Ekonomi Kerakyatan Masuk Bursa
TRIBUNNEWS.COM/IST
Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020. Kamis (2/1/2020) di Tower 1 Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. TRIBUNNEWS.COM/IST 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peningkatkan jumlah emiten UMKM, melalui penyederhanaan aturan penawaran umum dan kewajiban transparansi menjadi salah satu fokus kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 ini. Hal ini diharapkan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapat solusi pendanaan.

"Kami ingin menarik para pengusaha UMKM untuk masuk di pasar modal. Kita juga akan memperluas basis investor ke seluruh daerah," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya di Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial Frans Meroga Panggabean merespons positif terobosan ini. Tapi ia berpendapat akan sangat baik dan tidak menjadi strategi yang sporadis, bila dapat diaturkan skema closed loop system bagi ekosistem bisnis UMKM dalam UU Omnibus Law yang sedang dirumuskan saat ini.

"Harus jelas posisi antar pelaku ekonomi yang mutlak berorientasi saling dukung dan saling mengamankan. Peran, posisi dan batasan dari masing-masing Koperasi, BUMDes, BUMN, Swasta Besar, Perbankan, Pelaku UMKM dan Pemerintah semua diatur dengan jelas," ujar Frans, Jumat (03/01/2020).

Frans Meroga menghimbau pemerintah agar melibatkan publik & semua stakeholder dalam perumusan UU Omnibus Law, sesuai arahan Presiden Jokowi supaya dalam prosesnya tetap terbuka dan diekspos ke publik sebelum diajukan ke DPR, sehingga masukan dari masyarakat dapat terakomodir

"Peran penting dan misi besar yg diemban Koperasi & UMKM pun juga harus dijelaskan dengan gamblang dalam UU Omnibus Law nanti. Jangan terjebak pada euforia “go global” hanya fokus ekspor sehingga lupa yang lebih penting adalah menekan impor dan menguasai pasar domestik," seru Frans Meroga Panggabean.

Lulusan MBA dari Universite de Grenoble, Perancis ini menambahkan, yang terpenting dalam UU Omnibus Law klaster UMKM ini adalah substansi pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang selanjutnya otomatis akan berimbas pada terpenuhinya substansi kemudahan dan perlindungan UMKM.

Pemberdayaan dan Kesetaraan Koperasi

Frans Meroga yang juga Direktur Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) ini kembali menghimbau pemerintah agar momentum perumusan UU Omnibus Law ini jadi ajang pembuktian memprioritaskan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peranan yang besar kepada koperasi dalam strategi akselerasi transformasi ekonomi.

Hasil riset Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) menyimpulkan setidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai arus utama transformasi ekonomi.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas