TRIBUNNEWS.COM - Banjir di Ibukota masih menjadi sorotan terkait peristiwa banjir.

Gubernur DKI Anies Baswedan juga menjadi sorotan karena beberapa pernyataannya soal pengendalian banjir.

Bahkan, ia sempat berbeda pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Hal itu diungkapkan saat mereka sedang bersama dalam konferensi pers di Kawasan Monas, rabu (2/1/2020).

Dikunjungi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020), Basuki menanggapi silang pendapat tersebut.

Menurutnya, metode penanganan banjir normalisasi atau naturalisasi hanya sebuah istilah.

Hal pokok menurut Basuki adalah sungai harus tetap dilebarkan.

Alasannya, supaya volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai.

"Mau naturalisasi mau normalisasi sama semua. Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki.

Memang, satu di antara pemicu banjir di Jakarta adalah karena cuaca yang ekstrem.

Banjir diakibatkan debit air yang terlalu tinggi apalagi saat musim hujan.

“Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," papar Basuki.

Sementara itu, Basuki meanggapi 'debat' terkait metode pengelolaan sungai oleh Anies Baswedan.

Namun, ia mengaku tidak dididik untuk berdebat.