TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya silang pendapat antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggapi persoalan banjir di Jakarta dan sekitarnya.

"Tidak ada yang berseberangan kok, saya kira pikirannya Pak Basuki bener, tidak ada yang salah. Pak gubernur (DKI Jakarta) juga ok. Jadi saya kira jangan ditubruk-tubrukan lah," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam video yang diunggah di kanal YouTube Berita Satu.

Menurut Luhut, banjir disebabkan oleh kurang lancarnya aliran air dari hulu ke hilir.

"Jadi kali itu mesti dibersihkan supaya air lebih lancar lewat," ucapnya.

Luhut juga menyampaikan rencana pembangunan dua bendungan di hulu sumber air akan selesai pada 2020.

Diketahui pemerintah tengah membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi untuk mengurangi aliran air ke kawasan DKI Jakarta.

"Di Puncak itu memang sedang disiapkan bendungan itu yang kedua itu, hanya baru tahun ini selesai," ujar Luhut.

Selain itu, ia memaparkan cara mengatasi banjir dengan melakukan cara pemompaan air ke laut.

"Bagaimana air itu supaya bisa dipompa ke laut, mempercepat bukan hanya melalui sungai itu saja," kata dia.

Luhut menuturkan normalisasi sungai Ciliwung yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memang belum tuntas karena baru 16 kilometer dari total 33 kilometer.

"Ya kan belum tuntas, itu yang dimaunya dari 30 berapa kilometer (33 kilometer) itu kan baru 16 kilometer yang selesai, ya biar dituntaskan segera," terangnya.

Banjir merendam pemukiman warga di Jabodetabek setelah diguyur hujan deras sejak Selasa (31/12/2019) malam hingga Rabu (1/1/2020).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait normalisasi yang belum rampung di Sungai Ciliwung.

Basuki Hadimuljono menyebut normalisasi Ciliwung baru terealisasi sepanjang 16 km dari total 33 km.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur. Selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," kata Basuki, dilansir kanal YouTube Berita Satu.

Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang banjir.

Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi.

"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkap Basuki.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR bersama pihak terkait akan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat normalisasi.

Bertujuan supaya bisa menekan rendaman di titik-titik banjir.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodotan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena dari total 1,2 km, 600 meter di antaranya sudah kita kerjakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki menyampaikan untuk merealisasikan hal itu, dukungan masyarakat lewat izin pembebasan lahan amat sangat dibutuhkan.

Sebab, tujuan normalisasi menyangkut kepentingan bersama.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat,"

"Alhamdulillah menurut beliau (Anies Baswedan) masyarakat sudah diskusi dan Insya Allah masyarakat bisa menerima itu,"

"Mudah-mudahan bisa kita tangani," jelasnya.

Tanggapan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berbeda pendapat terkait pengendalian banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan sindiran kepada Anies Baswedan.

Saat itu Anies Baswedan disindir terkait normalisasi sungai Ciliwung yang tak terpenuhi sepanjang 33 km.

Sindiran itu lantas ditanggapi oleh Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Anies Baswedan, banjir di Jakarta disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan,"

"Maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak bisa mengendalikan airnya," jelas Anies, dilansir kanal YouTube KompasTV, Rabu (1/1/2020).

Selain itu, Anies juga menyampaikan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Maret 2019.

"Kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir cukup ekstrem," ujar Anies Baswedan.

Anies menyampaikan penyebab terjadinya banjir karena pengendalian air yang kurang.

"Kuncinya ada pada pengendalian air, sebelum masuk ke kawasan pesisir,"

"Kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menyebut jika dua bendungan sudah terselesaikan, volume air yang masuk di kawasan pesisir dapat dikendalikan.

Sehingga, menurut Anies jika volume air bisa dikendalikan, maka akan terbebas dari banjir.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)