GMNI Desak Pemerintah Perintahkan TNI Gelar Kekuatan Terpadu dan Perbanyak Patroli di Natuna
Imanuel Cahyadi mengecam klaim sepihak tersebut karena dapat menciptakan instabilitas keamanan di Kawasan Asia-Pasifik
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap tegas menanggapi China yang mengklaim secara sepihak bahwa Laut Natuna Utara sebagai wilayah teritorial mereka.
Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi mengecam klaim sepihak tersebut karena dapat menciptakan instabilitas keamanan di Kawasan Asia-Pasifik dan instabilitas politik di Indonesia.
"Klaim sepihak ini juga jelas-jelas bertentangan dengan hukum laut internasional (UNCLOS 1982) dan keputusan Mahkamah Internasional yang termuat dalam PCA Case No. 2013-19 Tahun 2016 yang telah menolak klaim sepihak China," ujar Imanuel, ketika dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2020).
Imanuel turut menyayangkan pelanggaran wilayah yang dilakukan sejumlah kapal penjaga pantai dan nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara.
Baca: PDIP Dukung Sikap Tegas Pemerintah Jaga Kedaulatan di Perairan Natuna
Pasalnya, hal tersebut dianggap telah mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, pernyataan dan protes diplomatik dari Kementerian Luar Negeri RI belumlah cukup.
Seluruh lembaga kementerian dan instansi disebutnya harus satu suara dan berkolaborasi menyikapi klaim sepihak tersebut.
Baca: Perbanyak Patroli dan Pertebal Kehadiran Negara di Perairan Natuna
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah memerintahkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan untuk bergerak.
"Kami mendesak pemerintah agar bersikap tegas atas klaim tersebut dengan segera memerintahkan Kementerian Pertahanan mengarahkan TNI untuk melakukan gelar kekuatan terpadu. Selain itu, Kementerian Perhubungan perlu memperbanyak patroli kapal penjaga pantai di Laut Natuna Utara," kata dia.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai dapat bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terutama untuk melakukan mobilisasi penduduk ke pulau di sekitar Laut Natuna Utara.
Baca: Politikus PDIP Minta Negara Jangan Ragu Tegakkan Kedaulatan di Natuna
"Pemerintah juga harus memprioritaskan pula perlindungan keamanan bagi nelayan-nelayan asal Indonesia yang beraktivitas di Laut Natuna Utara," jelasnya.
"Saya juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia terutama yang aktif di dunia maya untuk mewaspadai gelombang serangan siber oleh para peretas asal eskalasi di Laut Natuna Utara meningkat," tandas Imanuel.
