TRIBUNNEWS.COM - Hubungan Indonesia dengan China belakangan terakhir tengah memanas.

Hal ini diawali dari adanya pelanggaran kapal ikan China yang masuk ke wilayah perairan laut Natuna.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman menyampaikan bahwa Pemerintah tegas dalam meyikapi konflik ini.

Dimana hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi.

Tak hanya itu, Fadjroel juga menyatakan dalam menangani konflik perairan Natuna, pemerintah tetap mengedepankan diplomasi damai.

Pernyataan ini ia sampaikan melalui akun Twitter miliknya, @fadjroeL, pada Sabtu (5/1/2020) malam.

"Berdasarkan arahan Presiden @jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," tulis Fadjroel.

Selain itu, ia juga menuliskan bahwa Pemerintah secara tegas akan terus mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," sambung tulisannya.

Dalam kicauannya melalui Twitter ini, Fadjroel juga menyinggung terkait pernyataan dari Menteri Luar Negeri , Retno Marsudi.

Dimana terdapat 4 sikap resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia.

ZEE sendiri adalah Zona Ekonomi Eksklusif.

Kedua, wilayah Indonesia United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).