Ia menegaskan, sikap penenggelaman kapal itu adalah efektif dan harus dilakukan.

Tapi pendekatannya bukan militer, melainkan perlindungan kelautan yang dikelola di bawah komando Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan menteri pertahanan, karena konteksnya berbeda.

"Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Maka, yang harus diterapkan adalah aturan kelautan. Maka, tenggelamkan kapal itu efektif," kata Dedi.

Terkait kasus kapal nelayan Cina yang dikawal militer negara itu, pendekatan kedua yang harus dilakukan adalah tindakan milier demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara.

"Kalau perlindungan kemanan, tak ada kompromi. Sikap tegas. Karena itu kedalutan negara," katanya.

Dedi menyindir sikap pemerintah dengan analogi tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga di rumah sendiri.

"Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga dan ia kerjanya ambil uang kita tanpa izin. Apakah kita sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini, ya sudah enggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu, kan itu sahabat papah, mungkin enggak. Nah itu saja," kata Dedi.

Dedi menegaskan, urusan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan yang lain.

"Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita, atau kerja sama usaha, bukan investasi ya. Lalu istri kita diambil dia, rela enggak. Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak," kata Dedi.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Rindukan Ketegasan Prabowo Soal Natuna yang Kini Diklaim oleh Cina