Tanggapan Tokoh Politik Soal Konflik Natuna, Ada yang Cool Saja hingga Sebut Kejahatan Lintas Negara
Pernyataan Para Tokoh Soal Konflik Natuna, dari yang Cool Saja hingga Kejahatan Lintas Negara
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Mahfud mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Ia menambahkan Indonesia memiliki hak kedaulatan atas wilayahnya.
"Harus kita perjuangkan," tutur Mahfud.
Baca: Ingin Membantu? Ini Info Donasi Korban Banjir di Jakarta dan Sekitarnya, dari LAZISNU hingga ACT
Menlu
Menteri Luar Negeri, Retno Marsud menekakkan Indonesia tidak pernah akan mengakui klaim sepihak yang dilakukan oleh China atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.
Ini berdasarkan China tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional seperti yang tertuang dalam Deskripsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
"Terutama UNCLOS 1982," kata Retno dikutip dari siaran YouTube KompasTV.
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti
Susi Pudjiastuti mengatakan meski Indonesia dan Tiongkok bersahabat, pemerintah tak boleh melindungi para pencuri ikan.
Dalam cuitannya, Susi Pudjiastuti ingin pemerintah menegakkan hukum yang berlaku sebagai solusi menindak pelaku pencuri ikan di Perairan Natuna.
"Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing."
"Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF."
"Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara," tulisnya dalam akun Twitter @susipudjiastuti, Sabtu (4/1/2020).
