TRIBUNNEWS.COM - Situasi di perairan Natuna tampaknya masih memanas.

Hal ini diakibatkan oleh provokasi-provokasi yang dilakukan oleh kapal Tiongkok.

Untuk memperkuat operasi pengamanan, TNI mengadakan Operasi Lintas Elang 20 yang  dipusatkan di perairan Natuna.

Dalam operasi lintas elang 20, TNI mengirim pesawat F-16 dan sejumlah personel TNI.

Dikutip dari tayangan Kompas Petang, Selasa (7/1/2020), Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma Ronny Irianto Moningka menyebut pengiriman ini telah sesuai dengan perintah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Sesuai dengan perintah Panglima TNI, diberikan perintah untuk melakukan Operasi Lintas Elang," ujar Marsma Ronny Irianto Moningka.

Marsma Ronny Irianto  juga menyebut jika Operasi Lintas Elang  merupakan operasi rutin.

Pada kesempatan ini, operasi tersebut dilaksanakan di perairan Natuna.

"Sebenarnya ini adalah operasi rutin, cuma wilayahnya sebenarnya wilayah barat, untuk kali ini operasinya bertempat di Natuna," imbuhnya.

Pengamanan dan pengawasan di perairan Natuna menjadi perhatian TNI dan Polri.

Selain bantuan personel TNI dan Polri, patroli pengamanan dan pengawasan di perairan Natuna juga berkodinasi dengan pemerintahan daerah yang berada di kabupaten dan provinsi.

Selain pengawasan yang dilakukan di jalur laut , pengawasan terhadap perairan Natuna juga dilakukan melalui udara.

Atas masuknya kapal-kapal Tiongkok di Natuna tersebut, TNI menyebut ini merupakan sebuah upaya provokasi.

Upaya provokasi tersebut diduga sengaja dilakukan untuk memancing Indonesia.

Untuk itu, Indonesia akan mengedepankan pengamanan di Natuna dengan memperhatikan hukum-hukum Internasional.

Bupati Natuna, Hamid Rizal juga meminta TNI dan Polri terus melakukan pengamanan dan pengawasan di Laut Natuna utara.

"KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan mungkin Satpol Air kiranya bisa lebih continue meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan laut kita, utamanya laut Natuna Utara," ujar Hamid Rizal.

Dengan adanya langkah pengamanan terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, maka perasaan aman dari gangguan-gangguan pihak asing bisa tercipta.

"Sehingga nelayan-nelayan Natuna dalam melaut itu merasa aman, tidak ada gangguan dari pihak-pihak asing," tambahnya.

Menanggapi persoalan Natuna, Menteri Polhukam, Mahfud MD hari ini, Selasa (7/1/2020) memimpin rapat kordinasi khusus penanganan laut.

Mahfud MD menyebut, sekarang ini masih terdapat tumpang tindih sejumlah aturan terkait kelautan dan kemaritiman.

Mantan Ketua MK tersebut yakin penyelarasan aturan terkait pengamanan laut akan bisa diselesaikan pada tahun ini.

"Di dalam praktek, penanganan kelautan kita didasarkan pada kewenangan berbagai undang-undang yang berbeda, dan kadang bisa timbul masalah," ujar Mahfud MD.

"Laporan pertama dulu ditemukan 17 (UU). Sementara hari ini di meja saya tercatat ada 24 UU yang menyangkut itu (kelautan), ditambah 2 PP yang juga agak tumpang tindih," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020)," tambahnya.

Atas peraturan yang tumpang tindih itu, Mahfud berdiskusi dengan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga.

Pertemuan itu sekaligus membicarakan permasalahan pengamanan laut Indonesia.

Sebelumnya Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan mengirim sejumlah nelayan yang berasal dari Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk mencari ikan di Perairan Natuna.

Dikutip dari tayangan Kompas Petang, Senin (6/1/2020), total ada 120 nelayan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Ke-120 nelayan tersebut akan difasilitasi untuk melaut dan mencari ikan di perairan Natuna.

Pemerintah juga akan gencar melakukan patroli untuk menjaga keamanan di perairan Natuna dengan memobilisasi sejumlah nelayan pantura. 

Mahfud MD juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memfasilitasi nelayan-nelayan dari luar Pantura.

"Kami mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura. Mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas, mencari ikan dan sebagainya," kata Mahfud MD.

"Selain saudara menggunakan hak sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan, ini milik kami," tambahnya.

Mahfud MD menjamin, proses pencarian ikan oleh nelayan-nelayan Pantura akan dilindungi pemerintah.

Pemerintah juga menjamin keselamatan para nelayan dan tidak akan ada ancaman-ancama yang dirasakan.

"Saudara nanti akan dilindungi negara dan tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam saudara," ujar Mahfud.

Dalam akhir keterangan, Mahfud menyampaikan intruksi Presiden, rakyat harus ikut andil dan hadir dalam rangka menjaga kedaulatan.

Terlebih terkait peristiwa sekarang yang terjadi di Natuna.

"Intinya kita akan hadir, sesuai dengan perintah Presiden, kita harus hadir di sana (perairan Natuna). Kehadirannya dengan bentuk patroli rutin dan kegiatan laut nelayan," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)