TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terkait masalah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.

"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (7/1/2020).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan pemerintah tidak akan berunding mengenai batas wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah masalah tentang ekonomi bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya mengenai ekonomi bukan bicara kedaulatan. Dua hal yang berbeda itu ya sudah."

"Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya tidak ada keinginan pemerintah untuk berunding menganai batas wilayah kita," ungkapnya.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada enam kapal asing yang ditangkap karena masuk ke Perairan Natuna dan jumlah kapal asing yang melanggar terus berkurang.

BACA JUGA : Soal Klaim Laut Natuna, China Disebut Sedang Menguji Reaksi Pejabat Baru di Era Jokowi - Maruf Amin

"Sudah ada kapal yang ditangkap enam jumlahnya. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan yang datang ke sana."

"Kita harus apresiasi. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau pelanggaran pasti aja ada," imbuh pria kelahiran Sumatera Utara ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD juga menegaskan tidak ada negoisasi terkait masalah laut Natuna.

Mahfud dengan tegas akan menolak negoisasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China mengenai permasalahan tersebut.

Menurutnya, adanya negosiasi antara kedua negara berarti ada konflik-konflik bilateral.

"Kan boleh tidak usah ngotot-ngototan, tetapi kita tetap pada prinsip tidak ada nego karena kalau ada nego berarti ada konflik-konflik bilateral," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (6/1/2020).