Laut Natuna Diklaim China, Jokowi, Luhut, dan Mahfud MD Tegas Tolak Tawar-menawar dan Negoisasi
Presiden Jokowi dengan tegas menolak tawar menawar mengenai pemasalahan laut Natuna. Luhut dan Mahfud MD juga menolak adanya negoisasi.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terkait masalah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.
"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (7/1/2020).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan pemerintah tidak akan berunding mengenai batas wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan, permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah masalah tentang ekonomi bukan kedaulatan.
"ZEE itu bicaranya mengenai ekonomi bukan bicara kedaulatan. Dua hal yang berbeda itu ya sudah."
"Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya tidak ada keinginan pemerintah untuk berunding menganai batas wilayah kita," ungkapnya.
Menurutnya, hingga saat ini sudah ada enam kapal asing yang ditangkap karena masuk ke Perairan Natuna dan jumlah kapal asing yang melanggar terus berkurang.
"Sudah ada kapal yang ditangkap enam jumlahnya. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan yang datang ke sana."
"Kita harus apresiasi. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau pelanggaran pasti aja ada," imbuh pria kelahiran Sumatera Utara ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD juga menegaskan tidak ada negoisasi terkait masalah laut Natuna.
Mahfud dengan tegas akan menolak negoisasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China mengenai permasalahan tersebut.
Menurutnya, adanya negosiasi antara kedua negara berarti ada konflik-konflik bilateral.
"Kan boleh tidak usah ngotot-ngototan, tetapi kita tetap pada prinsip tidak ada nego karena kalau ada nego berarti ada konflik-konflik bilateral," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (6/1/2020).
Dikutip dari Kompas.com, langkah itu dilakukan karena perairan Natuna merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan. Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia. Tidak ada itu."
"Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," kata Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).
BACA JUGA : Nelayan Pantura: Ke Natuna Sudah Diarahkan Sejak Menko Kemaritiman Era Rizal Ramli
Menurutnya, upaya menjaga sebuah kedaulatan negara merupakan bagian dari amanat konstitusi.
Sehingga, menjaga wilayah Natuna yang sekarang banyak diterobos oleh kapal ikan asing merupakan tanggung jawab aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan pendekatan di luar diplomasi sengaja dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan.
Pertama, karena perairan Natuna merupakan wilayah sah Indonesia.
Hal itu didasarkan pada konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.
Kedua, jika pemerintah melakukan jalur diplomasi justru dianggap mengakui, perairan Natuna menjadi wilayah sengketa.
"Oleh sebab itu Indonesia menolak negosiasi, perundingan secara bilateral dengan China. Karena kalau kita mau berunding di bidang itu berarti kita mengakui, perairan itu memang menjadi sengketa," kata Mahfud.
BACA JUGA : PKS Sebut Prabowo Lembek, Gerindra: Percuma Juga Gebrak Meja Tak Ada Action
"Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksdya Yudo Margono berharap kapal asing dari China dapat keluar dari wilayah Indonesia secara persuasif.
Tapi, hingga sekarang kapal asing tersebut tetap bertahan dengan alasan kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang legal menurut mereka.
"Namun sampai sekarang mereka tetap bertahan bahwa dia melakukan kegiatan legal sesuai kemauannya dia."
"Menurut dia mereka legal dan memang mendampingi kapal-kapal yang sedang mencari ikan," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Faisal Mohay) (Kompas.com/Andi Hartik)
