"China tidak memegang izin dari kita dan itu zona eksklusif kita," jelasnya.

"Kok masih bandel kita tambah kekuatan lagi," imbuhnya.

Menko Polhukam juga menjelaskan terkait instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diungkapkan saat rapat terbatas di Istana Negara pada Senin (6/1/2020).

Jokowi menyatakan tidak akan ada tawar menawar soal pelanggaran kapal-kapal China di Laut Natuna.

"Yang dimaksud disini pertama yaitu satu negara harus hadir disitu, jangan sampai wilayah itu kosong sehingga orang mudah masuk," ujar Mahfud.

"Caranya dengan peningkatan patroli, kalau ada pelanggaran ditindak," imbuhnya.

"Yang kedua agar pulau itu terasa betul memang milik kita, coba sekarang giatkan nelayan Indonesia untuk mencari ikan disana," kata Mahfud.

Diketahui saat ini pemerintah sudah mulai mengerahkan para nelayan Pantura, Jawa Tengah untuk difasilitasi dan dipindahkan ke perairan Natuna. 

Hal ini dilakukan guna menunjukkan bahwa perairan itu milik Indonesia.

Menurut Mahfud hal ini juga sudah dibicarakan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Kita juga sudah diskusi dengan Edhy Prabowo barusan soal bagaimana penggunaan kapal-kapal di laut," ujar Mahfud.

"Agar laut kita itu bisa dimanfaatkan oleh jenis kapal yang mampu dimiliki oleh nelayan," imbuhnya.

4 Sikap Pemerintah RI

Sebelumnya, pemerintah sesuai dengan arahan presiden sudah menyatakan empat sikap tegas terkait konflik Natuna ini.