TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon, menyuarakan pendapatnya untuk persoalan klaim China atas Perairan Natuna.

Ia menyebut bahwa Pemerintah Indonesia harus melakukan kombinasi.

Kombinasi diperlukan untuk mempertahankan wilayah Natuna sebagai milik Indonesia yang belakangan ini menjadi persoalan lantaran klaim China.

Fadli Zon, menjadi bintang tamu dalam acara Mata Najwa di Trans7 bertajuk Ada China di Natuna.

Tak hanya mantan Wakil Ketua DPR periode sebelumnya, hadir juga Kepala KSP Moeldoko, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, hingga Peneliti CSIS Evan Laksmana.

Untuk menanggapi narasi klaim China atas Periran Natuna, Fadli Zon mengungkapkan soal kombinasi.

Kombinasi yang dia maksud adalah kehadiran Pemerintah di Natuna dan langkah diplomasi.

"Kehadiran kita secara fisik itu sangat perlu. Kita perlu menggunakan teknologi untuk membuat kita tahu, agar ada respon yg cepat,” ungkapnya.

Sementara, pihaknya juga mengungkap pentingnya langkah diplomasi dari Indonesia untuk China.

Bahkan pihaknya menerangkan, langkah drastis harus dilakukan jika diplomasi tak ditanggapi China.

"Kalau sampai diplomasi tinggi tidak ada reaksi, maka kita harus mengambil langkah yang drastis,” tegas dia.

Pulangkan Dubes RI di China

Sementara itu peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksaman, berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia harus melakukan sejumlah  langkah-langah terukur.

Seperti halnya menarik duta besar Indonesia di China.

Langkah tersebut menurutnya harus dilakukan jika serangkaian terobosan dimulai dari langkah diplomasi tak diindahkan China.

"kita sudah menyatakan nota protes tapi sama saja, sekarang bagaimana kita meningkatkan eskalasi bukan di lapangan tapi untuk langkah diplomasi," ungkap dia.

"Goal kita bukan untuk meminta China me-reannounce nine-dash line, tapi bagaimana kita memastikan agar keluar dari krisis ini dan tidak berulang kembali."

"Kalau tidak  ada perubahan saya rasa kita harus memanggil pulang dubes kita dari China," imbuhnya.

Sikap Para Menteri Jokowi

Masuknya kapal nelayan dan kapal coast guard China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia membuat hubungan di antara kedua negara, renggang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyebut tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia.

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020) dikutip dari Kompas.com.

Jokowi berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (8/1/2020).

Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jokowi dan rombongan setibanya di Natuna, diagendakan untuk menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Jokowi juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Agenda lain, Jokowi ialah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Selain Presiden Jokowi, adapula beberapa tanggapan para menteri mulai dari Luhut Binsar Panjaitan hingga Mahfud MD.

Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut China enggan berkonflik dengan Indonesia lantaran adanya kapal nelayan dan coast guard China memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

Luhut mengklaim China sudah mengurangi nelayannya menangkap ikan di perairan Natuna.

"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan, mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga."

"Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurut Luhut, hal tersebut bisa dilihat dari berkurangnya kapal China yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Luhut mengatakan wilayah ZEE lebih berkenaan dengan potensi ekonomi, bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya mengenai ekonomi kan bukan bicara kedaulatan. Dua hal beda itu," kata politisi Partai Golkar ini.

Luhut juga meminta semua pihak tak mudah menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia kepada China karena masalah ini.

Berbeda halnya jika kapal China memasuki laut teritorial Indonesia.

Hal itu bisa disebut telah melanggar kedaulatan Indonesia.

"Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding batas wilayah kita. Enggak ada," terang Luhut.

Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," kata Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Prabowo dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

Prabowo mengaku pihaknya saat ini masih santai belum ada penambahan personel TNI untuk mengamankan di Perairan Natuna.

Namun, soal adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita masing-masing punya sikap, jadi kita harus mencari solusi yang baik," ucap Prabowo

"Bagaimana pun China adalah negara sahabat, kita harus selesaikan dengan baik," jelas Prabowo.

Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak yang dilakukan China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Teritorial lautnya yang disebut 'Nine Dash Line' telah mengklaim Perairan Natuna sebagai miliknya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).

Retno menegaskan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," tutur Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Hal tersebut disampaikan Retno setelah rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Rapat yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam guna membahas polemik mengenai Perairan Natuna yang diklaim oleh China.

Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews.

Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."

"Kalau cari masalah ya kita usir (kapal China) dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya."

"Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.

"Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud.

Sedangkan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Laut Natuna.

"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," ujar Mahfud.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Indah Aprilin Cahyani)