Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Sebut Konfilk Natuna Dipolitisasi, Ini Penjelasan Ahli
Ketua Himpunan Nelayan Indonesia, Siswaryudi Heru mengatakan konflik di perairan Natuna antara Pemerintah Indonesia dan China menjadi bahan politisasi
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Ayu Miftakhul Husna
"Kalau persepsi Indonesia, berdasarkan hukum itu wilayah Indonesia, maka kita mau bicara sama China: ngapain loe masuk wialayah gue,"
"Kalau China bilang itu wilayah nelayan tradisional saya, maka kita harus berunding," ujar Salim.
Jika upaya berunding tidak menemukan titik temu, Salim menjelasakan peeirntah Indonesia tidak punya cara lain selain mengangkat senjata.
"Kalau perdebatan tidak selesai, senjata alutsista akan bicara" katanya.
Namun, Salim menyayangkan jika langkah terakhir dengan mengerahkan alutsista untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Baca: Tandingi Donald Trump, Pejabat Tinggi Iran Posting Gambar Bendera Iran Setelah Serangan Balasan
Ia mengatakan jika terbukti benar nelayan-nelayan China mencuri ikan di perairan tersebut, maka pemerintah wajib melakukan tindakan.
"Itu tanggung jawab pemerintah, melindungi wilayah Indonesia, melindungi nelayan Indonesia," kata Salim.
Termasuk dengan pengerahan personil militer dan alutsista milik Indonesia untuk menjaga perairan Natuna.
Menurut Salim, tindakan tersebut tidak dapat dihindarkan.
"Ya kalau melanggar wilayah kita harus diusir, kalau dilawan kita terpakasa menggunakan alusista itu, sederhana sekali persoalannya," tandas Salim.
Dalam Program Apa Kabar Indonesia pagi, Salim juga mengingatkan jika China memiliki segudang persoalan di negara berjuluk negara tirai bambu ini.
"China punya persolan-persoalan, banyak penganguran di sana, penduduknya bertambah terus"
"Ada kebutuhan untuk mencari bukan hanya lapangan kerja di negara lain, tapi juga sumber-sumber dari negara lain," Salim mengingatkan.