TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tak ada negosiasi dalam lindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal China.

Mahfud mengatakan saat ini wilayah Natuna dijaga ketat oleh pasukan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020) malam.

"Sementara ini rutin saja. Jadi, patroli Bakamla juga, lalu di-backing oleh Angkatan Laut, polisi air, dan sebagainya.

Memang sudah rutin gitu," kata Mahfud, dilansir kanal YouTube KompasTV.

Mahfud mengakui pengamanan memang ditingkatkan seiring dengan adanya kapal asing China diinformasikan masuk ke perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Menurutnya, kegiatan patroli ditingkatkan karena perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia.

"Itu saja informasinya, kan kita sudah tahu memang China begitu, kita belum tahu di balik itu apa.

Akan tetapi, kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu," ungkap Mahfud.

Apalagi, Mahfud berujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskannya dalam rapat pada tanggal 6 Januari 2020 bahwa tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan dan hak berdaulat Republik Indonesia.

Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews.

Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."

"Kalau cari masalah ya kita usir (kapal China) dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya.

Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.

"Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud.

Sedangkan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Laut Natuna.

"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita.

Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," ujar Mahfud.

Menko Polhukam Mahfud MD merasa pemerintah tidak memiliki konflik dengan negara China.

Mahfud menegaskan tidak akan ada perang antara Indonesia dan China terkait klaim perairan Natuna.

"Jelas. Kita tidak dalam suasana berperang karena memang kita tidak punya konflik dengan China," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Belakangan ini, China telah melakukan klaim sepihak melalui peta nine dash lines negara itu.

Tak hanya itu, China juga berulah melalui masuknya kapal patroli China dan kapal nelayan yang beraktivitas di perairan Natuna.

Mahfud pun meminta agar aktivitas dan hubungan antara Indonesia dan China tetap dapat berlanjut seperti biasanya.

"Kita mempertahankan kedaulatan," tegasnya, dilansir kanal YouTube KompasTV.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta untuk urusan perdagangan, perekonomian, dan hubungan kebudayaan agar dilanjutkan seperti biasanya.

Pernyataan Mahfud ini menguatkan apa yang pernah disampaikan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Prabowo menyatakan pemerintah sudah memiliki sikap terkait hal ini dan akan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)