Pimpinan MPR: Ibu Kota Negara Pindah, Masalah Banjir Jakarta Tetap Harus Diselesaikan
Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan pemindahan ibu kota negara bukan berarti mengabaikan permasalah
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan pemindahan ibu kota negara bukan berarti mengabaikan permasalahan di Jakarta.
Satu di antara permasalahan Jakarta yakni banjir yang belakangan merendam sebagian wilayah Jabodetabek.
"Apakah persoalan utama Jakarta itu akan terselesaikan atau tidak. Dalam arti kata misalnya banjir, sepuluh juta rakyat Indonesia yang ada di Jakarta, termarjinalkan misalkan, itu bagaimana nasibnya?," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
"Apakah (penanganan) banjir yang kemudian diperlukan biaya yang begitu besar apakah akan tetap dilakukan atau tidak," imbuhnya.
Baca: Politikus Demokrat Sarankan Pemerintah Terbitkan Perppu Ketimbang Omnibus Law Keamanan Laut
Baca: Demokrat Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya
Baca: Anies Baswedan Digugat Korban Banjir Jakarta Rp 1 Triliun, TGUPP: Gawat, Jokowi akan Tergugat Juga
Meski nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara, ia menilai Jakarta cocok menjadi pusat bisnis.
"Bagaimana statusnya Jakarta, tetapi yang jelas kelihatannya akan menjadi pusat bisnis," ujarnya.
Terkait kabupaten/kota di Jakarta akan ikut Pilkada dan memiliki DPRD sendiri, ia enggan berandai-andai.
Karena menurutnya, proses di DPR tidak mudah.
"Ya kita lihat saja nanti perkembangannya terlalu dini, belum tentu masih la
