Ditambah dengan produksi udang 11 ribu 900 ton, cumi-cumi 2 ribu 700 ton dan lobster 500 ton per tahun.

Namun, selama ini, dari 20 ribu nelayan di Natuna, hanya 0,5 persen saja yang punya sarana untuk bisa melaut hingga teritorial ZEE Indonesia.

Sementara China menegaskan, mereka siap bekerja sama dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah di perairan Natuna.

Mengutip Kompas.com, Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," kata Jokowi di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Rabu (8/1/2020).

Terkait dengan insiden masuknya kapal China ke perairan Natuna yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi menjelaskan,  tidak ada kapal yang memasuki teritorial Indonesia.

"Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Jokowi.

Menurutnya, kapal China itu hanya masuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia.

Di zona tersebut, kapal internasional memang dapat melintas dengan bebas.

"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," katanya.

Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

Oleh karena itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

"Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," tegas Jokowi.

Masih melansir Kompas.com, presiden didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.