Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Wahyu Setiawan belum kunjung mundur dari jabatannya sebagai komisioner KPU.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya menunggu surat pengunduran diri Wahyu dari jabatan komisioner KPU.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Partai PPP Arsul Sani mengatakan bahwa biasanya pejabat negara yang menjadi tersangka, diberhentikan sementara oleh institusinya.

"Kita harus lihat dulu di dalam peraturan kode etik untuk KPU itu seperti apa. Saya belum pernah membaca karena itu kan internal mereka. Tetapi memang kalau standar UU, itu kan kalau orang jadi tersangka harus diberhentikan sementara, itu kan standar UU. UU MD3 pun begitu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (10/1/2020).

Selain itu menurutnya secara moral, Wahyu harus segera mengundurkan diri dari jabatannnya itu. Karena kata Arsul, orang yang telah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, jarang bisa lolos dari jeratan hukum.

"lebih simpel, lebih bagus lagi, dan secara moral juga lebih baik kalau yang bersangkutan mengundurkan diri. Tapi kan soal mundur itu kan terpulang kepada masing-masing,"katanya.

Dengan mengundurkan diri, mekanisme pencoptan pejabat tersebut menjadi lebih simpel. Lembaga KPU tidak memerlukan proses sidang internal untuk mencopot Wahyu.

"Kalau mundur itu kan tinggal menerima pengunduruan diri, kemudian diterima, administrasinya apakah ditetapkan dalam sebuah keputusan, itu kan teknis administrasi saja," katanya.

Baca: Jadi Tersangka, Rumah Dinas Wahyu Setiawan di Pejaten Terlihat Sepi

Hal itu menurut Arsul seperti yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi). Romi yang saat itu menjabat Ketum PPP langsung mengundurkan diri begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Begitu ditetapkan, meskipun itu ketum partai bukan pejabat negara ya, tapi ya itulah contoh moralitas yang ingin disampaikan oleh Mas Romi pada waktu itu paling tidak untuk jajaran kami," katanya.