Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta agar perempuan Indonesia percaya diri dan yakin usaha keras akan menghasilkan prestasi besar.

Hal itu dikatakannya dalam perayaan HUT ke-47 sekaligus Rakernas I 2020 PDI Perjuangan (PDIP) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Presiden Kelima RI itu bercerita dirinya baru kembali dari Tokyo setelah menerima gelar doktor kehormatan bidang kemanusiaan.

Baca: Ketika Prananda Prabowo Jadi Fotografer Bagi Kader PDIP yang Ingin Berfoto Bareng Megawati

"Jadi kata orang baru segar gelarnya," kata Megawati Soekarnoputri disambut tawa ribuan peserta acara.

Bagi Megawati, pesan utama dari pemberian gelar tersebut adalah perempuan Indonesia bisa berprestasi.

"Jadi anak-anakku, saya tegaskan sebagai perempuan jangan merasa terpinggirkan, jangan merasa perempuan itu konco wingking, selalu berada di belakang, tidak."

Baca: Jokowi dan Megawati Beri Sapaan Khusus pada Prabowo Saat Rakernas PDIP

"Pada kenyataannya saya bisa membuktikan jadi nomor satu. Presiden perempuan jadi nomor satu. Wakil Presiden perempuan nomor satu," ujarnya.

Konco wingking adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang bermakna bahwa kodrat perempuan adalah berada di belakang.

Baca: Megawati Menyapa Prabowo Subianto Secara Khusus di Rakernas PDIP

Tugasnya hanya sekadar menjadi ibu yang melahirkan anak, sertamemasak makanan, tanpa hak untuk bicara serta berperan.

"Termasuk ketua umum partai politik nomor satu, yang pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang tetap mempercayai saya menjadi ketua umum," ujar Megawati.

Kader PDI-P Wajib Punya Tiga SADAR

Megawati juga mengingatkan seluruh kader partai, khususnya kader yang ditugaskan di struktur partai, legislatif dan eksekutif harus punya Tiga Sadar yakni pertama sadar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dbangun di atas aturan hukum.

"Seluruh keputusan politik yang menyangkut tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus konkret berpijak pada produk politik hukum, yaitu undang-undang dan perundang-undangan, yang bersumber pada Pancasila," kata Mega.