POPULER: Pengamat Sayangkan Kedatangan Jokowi ke Natuna, Harusnya Cukup Dua Pejabat Ini
Pengamat Militer dan Keamanan Conny Rahakundini Bakrie mengomentari kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Daryono
"Tidak boleh mengeksplorasi kegiatan baik tenaga air, arus, ataupun angin, tidak boleh membuat menggunakan pulau," imbuhnya.
"Tidak boleh menggunakan penelitian ilmiah di lautan itu dan tidak boleh melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut," jelas Conny.
"Jadi kalau kita lihat tentang pasal tersebut sudah jelas yang harusnya hadir di sana menurut saya cukup Menteri Luar Negeri dan yang kedua adalah Bakamla," tegasnya.
Sehingga sekali lagi, Conny menilai kedatangan Presiden ini dinilai sebagai sesuatu yang berlebihan.
Mengingat masalah yang terjadi di perairan Natuna ini adalah terkait pelanggaran hak berdaulat.
"Perairan Natuna apalagi ZEE, itukan masuk kedalam hak berdaulat ya. Jadi yang musti ke sana sekali lagi, apakah harus presiden gitu?" tanya Conny.
"Kita tu punya presiden yang harus mengurusi banyak hal," imbuhnya.
"Yang kedua adalah kita itu harus play the game rightly, jadi sekarang kalau yang dibahas adalah soal hak nelayan mereka secara historikal, ya kita bahas saja juga," jelas Conny.
"Apa betul kita tidak punya klaim nelayan-nelayan kita sampai ke sana (Natuna)," imbuhnya.
Sebelumnya Jokowi tiba di Kabupaten Natuna pada Rabu pagi.
Satu diantara agenda kunjungan kerjanya adalah menemui ratusan nelayan disana.
Dalam pertemuannya itu Jokowi menegaskan bahwa Natuna adalah Indonesia.
"Hari ini saya datang ke sini (Natuna) ingin memastikan dan ingin memberitahukan kepada bapak, ibu dan saudara-saudara semuanya, Natuna adalah teritorial kita," ujar Jokowi yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Rabu (8/1/2020).
"Kenapa ini saya sampaikan? Di Natuna ada penduduknya sebanyak 81 ribu. Di sini juga ada bupatinya, gubernur dan semuanya,"
Sehingga Presiden RI ini meminta agar tidak ada lagi yang meragukan hal itu.
"Jangan sampai ada yang bertanya dan meragukan," kata Jokowi.
Tak bosan, Jokowi menegaskan secara berulang-ulang bahwa tidak boleh ada tawar-menawar untuk kedaulatan.
"Sekali lagi, kedaulatan itu tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar-menawar," tegas Jokowi. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)
