TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua KPK, Abraham Samad turut menyoroti  persoalan KPK yang disebut telah gagal dalam menggeledah Kantor DPP PDI-P.

Hal ini terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Politisi PDIP, Harun Masiku.

Abraham Samad menegaskan untuk mengambil hikmah dari semua peristiwa ini.

Ia menyebut ini semakin meyakinkan hasil dari RUU KPK 'melemahkan' pemberantasan korupsi.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program Kabar Petang yang dilansir dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa (14/1/2020).

"Saya ingin menggaris bawahi peristiwa ini kita ambil hikmahnya saja," ujar Abraham Samad.

"Sebenarnya inti dari adanya polemik ini, dikarenakan hasil dari revisi undang-undang KPK sebelumnya," imbuhnya.

Hal ini terkait dengan adanya mekanisme dalam UU baru KPK yang mengharuskan lembaga antirasuah itu meminta izin saat akan melakukan pada upaya paksa seperti penggledahan maupun proses penyadapan.

"Karena undang-undang yang terdahulu, tidak ada aturan tentang harus adanya izin kalau kami mau melakukan penggeledahan," ujar Abraham.

Adanya mekanisme ini membuat Abraham semakin yakin adanya pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi di KPK.

"Oleh karena itu menurut saya seharusnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa UU KPK sekarang ini yang diberlakukan sudah nyata-nyata melemahkan," kata Abraham.

"Bukan melemahkan KPK nya, tapi melemahkan pemberantasan korupsinya," ungkapnya

Pernyataannya ini juga didasari adanya aksi penggeledahan yang terlunta-lunta.

Sehingga pelaku kejahatan akan memiliki waktu untuk memusnahkan bukti-bukti terkait kasus tersebut.