Mulai dari pembangunan tempat lelang, gudang pendinginan ikan, serta stasiun BBM.

Yakni bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, boks pendingin, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.

"Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal, tapi ternyata bantuan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat di sini."

"Kapalnya dari fiber, tapi mereka inginnya kapal kayu," terang Edhy.

"Kami selalu ingatkan. Kapal kayu, kapal kayu, tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," tambahnya.

Edhy menuturkan, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan nelayan.

Sebab, nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut, melainkan sulitnya bahan bakar, boks pendingin, dan sarana pelelangan ikan.

"Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah."

"Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," terang Edhy.

Tak hanya itu, kapasitas tempat penyimpanan ikan yang ada di Natuna saat ini pun akan diperbesar untuk mendukung nelayan yang juga nantinya akan diperbanyak untuk melaut di Natuna.

Yang menarik adalah, koordinasi tersebut dilakukan di atas KRI Semarang.

Sebelum rapat digelar, Mahfud MD dan Edhy menyaksikan fly pass pesawat TNI AU dan sailing pass sejumlah kapal milik TNI AL, Bakamla, KKP dan Polri yang selama ini berpatroli di Perairan Natuna Utara.

Kedatangan keduanya ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diberitakan sebelumnya, beberapa kapal asing milik China sempat memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna beberapa waktu lalu.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)