Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

Wahyu Sebut PDIP Ngotot Masukkan Harun Masiku ke Daftar Caleg Terpilih: Sejak Awal Ini Tidak Bisa

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui jika PDIP ngotot ingin memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar caleg terpilih.

Wahyu Sebut PDIP Ngotot Masukkan Harun Masiku ke Daftar Caleg Terpilih: Sejak Awal Ini Tidak Bisa
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai menjalani pemeriksaan yang selanjutnya akan menjalani sidang pelanggaran kode etik oleh DKPP di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Rumah tahanan KPK setelah tersangkut kasus penerimaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui jika PDIP ngotot ingin memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar caleg terpilih.

Hal itu diungkapkan Wahyu Setiawan dalam sidang etik DKPP yang disiarkan secara live di akun Facebook @medsosdkpp, Rabu (15/1/2020) sore.

"Usulan PDIP perjuangan itu sebenarnya bukan usulan baru. Sudah ada sejak rapat pleno penetapan caleg terpilih. Pada waktu itu PDIP mengusulkan dua usulan. Pertama pergantian calon terpilih di dapil Kalimantan Barat yang kedua di dapil Sumsel," kata Wahyu.

Baca: Wahyu Setiawan Jelaskan Soal Kata Siap Mainkan dalam Sidang Etik DKPP

Namun, kata Wahyu, hanya usulan di dapil Kalimantan Barat yang memenuhi syarat.

Sementara usulan memasukan nama Harun Masiku di Dapil Sumsel tidak dapat dilaksanakan.

"Dalam rapat pleno terbuka PDIP menyampaikan akan meminta fatwa kepada MA. Sikap KPU tentu saja mempersilakan bagi partai pemilu mengambil langkah-langkah," kata Wahyu.

Baca: DKPP Tentukan Nasib Wahyu Setiawan Besok

Pada surat kedua, PDIP kembali melayangkan surat dengan melampirkan fatwa hukum putusan Mahkamah Agung soal pergantian antarwaktu (PAW). 

Lagi-lagi KPU menolak putusan MA dijadikan dalil.

"Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring surat yang ketiga yang kemudian menjadi masalah," ujar Wahyu.

Wahyu mengakui sebelum peristiwa operasi tangkap tangan (OTT), ia aktif menjalin komunkasi dengan dua orang kader PDIP Doni dan Saiful.

Baca: Dalam Sidang Etik DKPP, Wahyu Setiawan Akui Berkawan Dekat dengan Staf Sekjen PDIP

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas