TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah akan menghentikan seluruh kegiatan pertambangan ilegal di sekitar kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang. Itu juga banyak di sekitar ibu kota," tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut ada 1.350 lubang bekas tambang di kawasan ibu kota baru, di mana aktivitas tambang ilegal banyak terjadi di Kutai Kartenagara-Penajam Paser Utara.

Baca: Jokowi Tunjuk Laksamana Madya TNI Aan Kurnia Jadi Kepala Bakamla

Baca: Prestasi Pemerintahan Jokowi dan Ancaman yang Harus Diwaspadai

Baca: Bupati Karanganyar: Kalau Bu Mega Perintahkan, Selesai Itu Provinsi Solo Raya

Selain itu, sedikitnya ada enam tambang ilegal yang aktivitasnya marak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, berbatasan dengan ibu kota baru.

Jokowi menjelaskan, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sekaligus akan memperbaiki dan merehabilitasi hutan-hutan yang mengalami kerusakan selama ini.

"Kita harus tahu di sekitar ibu kota itu banyak hutan yang rusak. Kedua, memproteksi hutan-hutan konservasi, hutan lindung yang ada," papar Jokowi.